Infografis
Suara.com - Partai Gerindra enggan mencampuri hak prerogatif Presiden Jokowi terkait perombakan kabinet atau reshuffle. Gerindra juga tidak mau ikut-ikut menggiring Jokowi melakukan atau tidak melakukan pergantian menteri di kabinet.
Untuk diketahui, isu reshuffle kembali mencuat menyusul NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden.
"Kita nggak akan giring, apakah perlu atau tidak tepat atau tidak. Itu (reshuffle) murni hak beliau dan beliau paham lah kalau beliau akan reshuffle ya reshuffle, akan menentukan siapa yang reshuffle," kata Waketum Gerindra Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/10/2022).
Habiburokhman menegaskan, Gerindra akan menghormati apapun yang nantinya menjadi keputusan Jokowi berkaitan ada atau tidaknya reshuffle, berikut dengan pergantian menteri-menteri.
Baca Juga: Kencang Isu Reshuffle Usai Deklarasi Anies, Demokrat Frontal Minta Jokowi Contoh SBY
"Kalau kami tentu 100 persen menghormati sepenuhnya. Menghormati hak Pak Jokowi untuk melakukan reshuffle atau tidak beliau yang paling paham, beliau yang paling mengerti situasi dan beliau adalah user-nya," kata Habiburokhman.
Sebelumnya, NasDem menyerahkan sepenuhnya keputusan reshuffle kepada Presiden Jokowi. Sekalipun dalam perombakan kabinet ke depan, menteri asal NasDem yang dicopot.
Wakil Ketua Umum NasDem, Ahmad Ali meyakini bahwa kalaupun nantinya ada reshuffle, hal itu bukan karena faktor emosioanal presiden.
"Tapi apapun keputusan-keputusan pak presiden, bagi NasDem itu selalu melihat bahwa reshuffle itu tidak didasari dengan kemarahan atau kebencian," kata Ali kepada wartawan, Jumat (14/10/2022).
Reshuffle, menurut Ali akan dilakukan Jokowi jika memang dirasa ada kebutuhan, baik bagi presiden maupun kementerian itu sendiri.
Baca Juga: Soal Wacana Reshuffle Kabinet, Demokrat Malah Singgung Upaya Intimidasi ke Parpol Pengusung Capres
"Reshuffle itu adalah kebutuhan organisasi. Jadi ketika kemudian dilakukan reshuffle maka kita tidak bisa menterjemahkan bahwa karena A, B, C, D. Itu pasti, pertimbangan NasDem adalah pertimbangan kebutuhan organisasi, kebutuhan pemerintah," kata Ali.
Karena itu ia yakin terjadinya reshuffle memang karena persoalam teknis kebutuhan, bukan hal-hal lain.
"Jadi kalau kemudian terjadi reshuffle bukan karena persoalan-perosalan lain tapi persoalan teknis. Itu saja," ujarnya.
Tetap Kawal Jokowi
Partai NasDem legawa dengan sikap dan keputusan Presiden Jokowi seiring tersiarnya kabar perombakan kabinet atau reshuffe. Bagi NasDem, reshuffle merupakan hak prerogatif Jokowi secara penuh sehingga keputusan apapun nantinya harus diterima.
Kabar reshuffle terus berkembang menyusul pengusungan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden oleh NasDem. Memang semenjak mengusung Anies, NasDem kekinian lebih mendapat banyak sorotan. Mulai dari sebutan Nasdrun, hingga "digoyang" isu keluar kabinet.
"Jadi hak prerogartif presiden sehingga tidak ada orang yang bisa mencampuri atau yang tahu kapan mau dilakukan reshuffle," ujar Waketum NasDem Ahmad Ali kepada wartawan.
Kendati begitu, NasDem memastikan ada tidaknya perwakilan kader mereka di kementerian nantinya, hal itu tidak akan mengurangi komitmen NasDem untuk terus mendukung pemerintahan Jokowi hingga selesai.
Posisi NasDem, ditegaskan Ali, sejak 2019 telah berkomitmen mengawal pemerintahan sampai tahun 2024. Hal itu berlaku karena Ketua Umum NasDem Surya Paloh memilih berkoalisi tanpa syarat dengan Jokowi.
"Saya tegaskan bahwa NasDem berkomitmen dengan pak presiden tahun 2019, mengawal pemerintahan ini sampai dengan tahun 2024. Ada atau tidak ada perwakilan NasDem di pemerintahan, itu tidak ada perubahan komitmen Partai NasDem," ujar Ali.
