Infografis
Suara.com - Partai Gerindra enggan mencampuri hak prerogatif Presiden Jokowi terkait perombakan kabinet atau reshuffle. Gerindra juga tidak mau ikut-ikut menggiring Jokowi melakukan atau tidak melakukan pergantian menteri di kabinet.
Untuk diketahui, isu reshuffle kembali mencuat menyusul NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden.
"Kita nggak akan giring, apakah perlu atau tidak tepat atau tidak. Itu (reshuffle) murni hak beliau dan beliau paham lah kalau beliau akan reshuffle ya reshuffle, akan menentukan siapa yang reshuffle," kata Waketum Gerindra Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/10/2022).
Habiburokhman menegaskan, Gerindra akan menghormati apapun yang nantinya menjadi keputusan Jokowi berkaitan ada atau tidaknya reshuffle, berikut dengan pergantian menteri-menteri.
"Kalau kami tentu 100 persen menghormati sepenuhnya. Menghormati hak Pak Jokowi untuk melakukan reshuffle atau tidak beliau yang paling paham, beliau yang paling mengerti situasi dan beliau adalah user-nya," kata Habiburokhman.
Sebelumnya, NasDem menyerahkan sepenuhnya keputusan reshuffle kepada Presiden Jokowi. Sekalipun dalam perombakan kabinet ke depan, menteri asal NasDem yang dicopot.
Wakil Ketua Umum NasDem, Ahmad Ali meyakini bahwa kalaupun nantinya ada reshuffle, hal itu bukan karena faktor emosioanal presiden.
"Tapi apapun keputusan-keputusan pak presiden, bagi NasDem itu selalu melihat bahwa reshuffle itu tidak didasari dengan kemarahan atau kebencian," kata Ali kepada wartawan, Jumat (14/10/2022).
Reshuffle, menurut Ali akan dilakukan Jokowi jika memang dirasa ada kebutuhan, baik bagi presiden maupun kementerian itu sendiri.
Baca Juga: Kencang Isu Reshuffle Usai Deklarasi Anies, Demokrat Frontal Minta Jokowi Contoh SBY
"Reshuffle itu adalah kebutuhan organisasi. Jadi ketika kemudian dilakukan reshuffle maka kita tidak bisa menterjemahkan bahwa karena A, B, C, D. Itu pasti, pertimbangan NasDem adalah pertimbangan kebutuhan organisasi, kebutuhan pemerintah," kata Ali.
