Jokowi Kumpulkan Semua Kapolda dan Kapolres di Istana, Anggota DPR: Jangan Cuma Seremonial Belaka

Jum'at, 14 Oktober 2022 | 15:40 WIB
Jokowi Kumpulkan Semua Kapolda dan Kapolres di Istana, Anggota DPR: Jangan Cuma Seremonial Belaka
Pemeriksaan ketat jelang Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan Pejabat Utama Polri dari Kapolda hingga Kapolres se-Indonesia di Istana. (ist)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI Santoso berharap pemanggilan para pejabat Polri, Kapolda hingga Kapolres oleh Presiden Joko Widodo tak sekadar seremonial belaka.

"Harapannya adalah bahwa dikumpulkannya Kapolri beserta jajarannya bukan hanya bersifat seremonial dan memberi harapan kosong kepada masyarakat," kata Santoso kepada wartawan, Jumat (14/10/2022).

Jokowi memanggil seluruh pejabat Polri, mulai dari kapolri, kapolda hingga kapolres ke Istana Negara. 

Seperti diketahui ada beberapa ketentuan dalam pemanggilan pejabat Polri ke Istana pada Jumat siang. Mulai dari tidak boleh membawa ponsel, ajudan, tongkat komando, dan topi. Mereka hanya diperkanankan membawa alat tulis.

Santoso menyinggung kondisi Polri era Pemerintahan Jokowi sejak 2014. Ia mengatakan Polri kekinian tampak jelas bukan sebagai alat negara sebagaimana amanat UU tentang Kepolisian. Polri lebih terlihat sebagai alat pemerintah.

Ia melanjutkan bahwa telah banyak catatan sejarah bagaimana Polri mengatasnamakan demi keamanan negara, kemudian melakukan hal-hal di luar batas kewenangannya. Akibatnya banyak rakyat menjadi korban dari tindakan kepolisian yang abuse of power.

Tentu pemanggilan pejabat Polri oleh Jokowi ke Istana hari ini dapat memberikan dampak positif. Terutama untuk mengubah karakter Polri yang saat ini represif. Misalnya tindakan Polri dalam penanganan pengamanan pertandingan sepak bola yang berujung tragedi maut Stadion Kanjuruhan, Malang. Penembakan gas air mata, yang aturanya sudah jelas dilarang FIFA.

"Pemanggilan itu harus dapat mengubah karakter dan performance Polri yang saat ini lebih mengedepankan hard power dalam mengamankan ketertiban seperti yang terjadi pada pertistiwa Stadion Kanjuruhan yang menewaskan ratusan suporter Arema," kata Santoso.

Santoso menuturkan, sebagai presiden tentu Jokowi memiliki kewenangan memberi direktif Polri agar mengubah tindakan operasional polri yang negatif.

Baca Juga: 8 Kapolda Positif Amphetamine saat Tes Urine Masuk Istana? KSP: Tanya Polri

"Rakyat sangat berharap bahwa pemanggilan kapolri beserta pejabat utama Polri oleh Presiden Jokowi bukan suatu pengalihan isu dan pencitraan. tapi memang bersifat perintah dan penugasan bahwa Polri harus memperbaiki diri dan berbenah untuk lebih baik dan menjadi aparat penegak hukum yang mengayomi serta melindungi masyarakat," tutur Santoso.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI