Infografis
Suara.com - Partai Demokrat berharap rencana perombakan kabinet atau reshuffle dilakukan untuk kepentingan rakyat. Menurutnya, nanti rakyat akan memberikan penilaian reshuffle yang dilakukan efektif untuk nasib rakyat atau hanya untuk penuhi syahwat politik berkuasa saja.
Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, reshuffle hak prerogatif Presiden. Menurutnya, presiden bisa dan berhak melakukan reshuffle kapanpun dirasa perlu.
"Hanya, publik pun bisa dan berhak menilai, apakah reshuffle dilakukan oleh presiden itu untuk kepentingan rakyat, alias upaya perbaikan kinerja kabinet agar hasil kerjanya semakin terasa dan efektif untuk perbaikan nasib rakyat," kata Herzaky kepada wartawan, Jumat (14/10/2022).
Selain itu, menurutnya, rakyat juga akan bertanya apakah reshuffle hanya sekedar untuk penuhi syahwat politik berkuasa semata, yang mengedepankan kepentingan kelompok atau golongan.
Baca Juga: Ramai Isu Reshuffle Menteri NasDem, Demokrat: Demokrasi Jadi Makin Bobrok
Kemudian juga, Herzaky menilai rakyat akan melihat reshuffle yang dilakukan nanti apakah hanya untuk alat tekan ke pihak yang sudah sejalan dengan pemerintah atau tidak.
"Ataukah, reshuffle hanya untuk memenuhi syahwat politik berkuasa semata, yang mengedepankan kepentingan kelompok atau golongan?" tuturnya.
"Sebagai alat tekan untuk pihak-pihak yang tidak lagi sejalan, meskipun pilihan sikap yang diambil para menteri atau parpol asal menteri itu tidak ada kaitannya dengan kinerja kabinet," sambungnya.
Selain itu di sisi lain, Herzaky menyarankan kepada presiden dan pembantunya fokus saja bekerja mengantisipasi ancaman resesi global 2023.
Daripada, kata dia, melakukan menggergaji hak dan kewenangan parpol sebagai entitas berdaulat di negeri ini, dengan memberikan tekanan atau intimidasi kepada parpol yang sedang berupaya melaksanakan tugas dan tanggung jawab politiknya kepada rakyat dengan mengusung calon pemimpin negeri di Pilpres 2024.
Baca Juga: Waketum Yakin kalau Kader Nasdem kena Reshuffle Bukan karena Jokowi Marah Setelah Deklarasikan Anies
"Tekanan, intimidasi, paksaan dalam bentuk apapun kepada parpol yang mengambil jalan mengusung capres berbeda dari harapan teman-teman parpol pemerintah lainnya, menunjukkan ada kecenderungan upaya konsolidasi kekuasaan oleh oligarki, agar tidak boleh ada sosok lain di luar kelompok mereka untuk tampil ke permukaan dan berlaga di kontestasi 2024," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan sinyal soal perombakan kabinet atau reshuffle. Menurutnya, rencana tersebut selalu dimiliknya.
"Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan," kata Jokowi saat meninjau Stasiun Kereta Cepat Indonesia China, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis.
