Infografis
Suara.com - Deadline masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta segera tiba. Tepatnya lusa, 16 Oktober 2022. Namun sederet pekerjaan rumah (PR) Anies Baswedan dianggap belum rampung.
Setidaknya, ada 6 PR Anies Baswedan yang belum rampung dikerjakan. Daftar pekerjaan Anies yang terbengkalai ini disampaikan oleh beberapa anggota DPRD DKI Jakarta.
Ketika kampanye Pilgub 2017, Anies dan Sandiaga memberikan 23 janji politik yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2017-2022. Namun beberapa diantaranya, menurut anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth, tidak tercapai targetnya.
1. Banjir
Banjir Jakarta selalu terjadi tiap tahun. Anies memang tidak diam saja untuk mengatasi bencana ini tapi kerjanya dirasa belum maksimal.
Menurut Kenneth, selama empat tahun kepemimpinan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, program normalisasi dan naturalisasi justru mandek. Karena aliran air sungai tidak dibenahi alhasil, banjir tetap terjadi.
"Program normalisasi telah mandek sejak 2018 lalu. Naturalisasi sungai yang ditargetkan selesai tahun 2019 tak kunjung terlihat progres pengerjaannya hingga saat ini. Dalam hal ini, Pemprov DKI selalu beralasan masih terkendala dengan pembebasan lahan," ujar Kenneth dalam keterangannya, Senin (5/9/2022).
Program Anies untuk rumah DP nol rupiah jauh dari target yang awalnya direncanakan sebanyak 250.000 unit bakal dibangun. Nyatanya, hanya terbangun 2.774 unit hingga tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19 selama tiga tahun.
Baca Juga: Makan Siang Terakhir Anies Baswedan di Balai Kota: Menunya Gudeg dan Sup Ikan Manado Favorit Saya
"Dalam program rumah DP nol rupiah, yang memalukan adalah terkuaknya kasus korupsi untuk pengadaan lahan rumah DP nol rupiah, dan beberapa orang sudah jadi tersangka oleh KPK dan telah di vonis oleh pengadilan" kata Kenneth.
3. Oke Oce
Senada dengan rumah DP nol rupiah, program Oke Oce juga tak sesuai harapan. Anies berjanji akan mencetak 361.518 wirausaha baru.
"Namun nyatanya hingga 2021 hanya menjamah 1.064 peserta yang yang mendapatkan akses permodalan," jelas Kenneth.
4. Penanganan Sampah
Menurut anggota DPRD DKI ini, Anies tak serius membangun Intermediate Treatment Facility (ITF) sebagai salah satu solusi sampah di Jakarta.
Sebenarnya, ada perusahaan administrasi publik asal Prancis, Syctom telah menyatakan minat berinvestasi untuk proyek ITF Sunter Meski demikian, Kenneth menyebut sampai sekarang masih belum ada kejelasan.
Padahal Jakarta tergolong kategori darurat sampah. Namun empat proyek pengelolaan sampah ITF belum terbangun dan beroperasi.
5. Perubahan RPJMD DKI Jakarta
Langkah Anies untuk mengubah RPJMD DKI Jakarta jelang akhir masa jabatannya juga dipertanyakan Kenneth. Menurutnya, hal tersebut membuktikan tidak ada perencanaan yang matang dan terukur dalam menyusun program untuk membangun DKI Jakarta.
"Tingkat keberhasilan yang rendah secara tidak langsung menjadi alasan Gubernur Anies untuk merubah RPJMD DKI Jakarta, seperti menghilangkan program normalisasi sungai. Untuk penanggulangan banjir Jakarta dalam draft perubahan RPJMD kata normalisasi menghilang dan digantikan seluruhnya menjadi program naturalisasi sungai," ucapnya.
6. Rumah Sehat
Pekerjaan Anies yang jga berpotensi terbengkalai adalah soal rumah sehat Jakarat. Anggota DPRD DKI Johny Simanjuntak memperkirakan jenama rumah sehat tidak akan bertahan lama, khususnya setelah masa jabatan Anies berakhir.
"Ketika nanti misalnya gubernur ganti, ini (rumah sehat) akan tenggelam sendiri, hilang sendiri," kata Johny saat rapat kerja Komisi E dengan Dinas Kesehatan DKI di gedung DPRD DKI, Rabu (14/9/2022).
Menurutnya, perubahan jenama RSUD DKI tersebut tidak menyentuh inti dari kesehatan yakni pelayanan yang seharusnya dioptimalkan.
"Saya pikir ini hanya perubahan artificial (palsu) yang tidak sampai ke intinya, tapi sampai ke kulitnya saja," imbuhnya.
Anies mengubah jenama 31 RSUD milik Pemprov DKI menjadi rumah sehat pada Rabu (3/8) yang diawali dari RSUD Cengkareng.
Kebijakan itu menuai kontroversi salah satunya datang dari sejumlah anggota DPRD DKI yang menyebut perubahan jenama itu tidak menyentuh permasalahan substantif yakni terkait pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat.
Sederet program-program diatas terancam tak rampung dengan optimal setelah Anies lepas jabatan. Apalagi mengingat Anies Baswedan telah dicalonkan sebagai calon presiden 2024 oleh Partai NasDem.
Artinya peluang Anies kembali duduk di kursi DKI 1 dan melanjutkan program-proram yang belum tuntas itu cukup kecil. Itulah beberapa PR Anies Baswedan yang belum rampung dikerjakan padahal masa jabatannya sebagai gubernur sudah hampir usai.
