"Bahwa dengan keputusan ini lantas dinilai atau dipandang oleh Pak Jokowi lantas misalnya ada tindakan-tindakan politik, itu adalah hak prerogatif presiden," sambung Sugeng.
Salah satu tindakan politik yang mungkin bisa terjadi adalah reshuffle kabinet, mengingat PDI Perjuangan sendiri telah menyindir keberadaan "si biru" yang terlepas dari pemerintahan Jokowi.
Wacana reshuffle itu pun ditanggapi tanpa beban oleh Sugeng. "Misalnya terus ada reshuffle, itu hak prerogatif presiden," tegas Sugeng.
"Tapi kita tetep men-support sampai tahun 2024 berakhir," sambung Sugeng menegaskan kembali dukungan pihaknya terhadap pemerintahan Jokowi.
Namun ketegasan Sugeng ini kurang mendapat respons yang positif dari PDIP. Diwakili oleh Andreas Hugo Pareira di forum yang sama, ia menilai nantinya masyarakat lah yang akan menilai bagaimana integritas dan tanggung jawab politik yang terjadi di lapangan.