"Kita butuh dialog, kalau ada masalah sampaikan saja kepada Gubernur. Ini demo karena tidak komunikasi terus momennya diambil. Mbok ya ngomong sama saya, nanti saya urus," kata Ganjar.
Terkait persoalan yang menjadi tuntutan warga itu juga sudah dikomunikasikan oleh Ganjar kepada Kementerian Perhubungan dan PT KAI. Menurut Ganjar, setiap pembangunan pasti akan ada beberapa dampak, termasuk yang dikeluhkan oleh warga. Maka dari itu komunikasi intens dengan Kementerian Perhubungan dan PT KAI terus dilakukan guna melakukan mitigasi dan mencari solusi penyelesaian.
"Prosesnya kan mesti sampai menteri ya sudah, terus kalau cuma surat-suratan tidak bisa. Pasti akan ada kajiannya. Maka tadi saya sampaikan kepada warga nanti saya urus. Mana yang sifatnya administrasi, mana teknis. Nanti kita ajak komunikasi sehingga semuanya biar berjalan dengan baik. Nggak ada yang nggak bisa dirembug, pasti ada," kata Ganjar.
Ganjar menjelaskan Flyover Ganefo Mranggen itu dulu dibangun juga atas dasar permintaan masyarakat agar lalulintas di sekitar perlintasan kereta api itu tidak macet. Flyover sepanjang 780 meter itu dibangun menggunakan anggaran APBD senilai Rp 109 miliar.
"Flyover kan juga permintaan warga. Kalau dulu ini nggak dibangun ya kira-kira lebih sulit lagi transportasinya. Jadi ayo dijaga bersama dan semoga bisa bermanfaat untuk semua," kata Ganjar.