Sebut Anies Antitesis Jokowi, Nasdem Nonaktifkan Zulfan Lindan untuk Cegah Daya Rusak ke Partai

Kamis, 13 Oktober 2022 | 16:30 WIB
Sebut Anies Antitesis Jokowi, Nasdem Nonaktifkan Zulfan Lindan untuk Cegah Daya Rusak ke Partai
Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya. Terkait penonaktifan Zulfan Lindan dari pengurus partai, Willy menyatakan sebagai pencegahan kerusakan partai. (Suara.com/Bagas)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya angkat bicara terkait penonaktifan Zulfan Lindan. Menurutnya, keputusan itu diambil NasDem lantaran Zulfan dianggap sudah tidak tegak lurus dengan partai.

Seperti diketahui, NasDem menonaktifkan Zulfan dari kepengurusan karena menganggap pernyataan Zulfan tidak produktif.

"Iya karena alur pikiran yang bersangkutan dan segmen-segmennya sudah tidak segaris dengan platform partai itu yang paling prinsip," kata Willy kepada wartawan, Kamis (13/10/2022).

Terlebih pernyataan Zulfan menyoal 'Anies Baswedan antitesis Jokowi'. Menurut Willy, pernyataan Zulfan itu kontra produktif bagi Nasdem. Selain itu, NasDem tidak ingin pernyataan Zulfan ke depannya malah memberikan daya rusak yang lebih lagi terhadap partai.

Baca Juga: Profil Zulfan Lindan, Kader NasDem Sebut Anies Baswedan Antitesis Jokowi

"Karena Partai NasDem, kita punya garis yang jelas terhadap Pemerintahan Pak Jokowi terhadap garis politik lain. Tentu, kita tidak ingin hal-hal yang kemudian lebih menimbulkan damage yang merusak partai," kata Willy.

Anies Antitesis Jokowi

Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali menyampaikan, salah satu pernyataan paling tidak produktif dari Zulfan Lindan yang mengakibatkan penonaktifan Zulfan dari kepengurusan.

Pernyataan yang berbuntut penonaktifan itu yakni ucapan 'Anies Baswedan antitesis Jokowi.' Adapun kata Ali, jabatan terakhir Zulfan sebagai Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Sumatra I, meliputi Aceh dan Sumatra Utara.

"Ya kan memang terakhir itu. Jadi beberapa kali pernyataan-pernyataan kemudian itu kita merapatkan itu, kemudian mencoba masing-masing pendapat tentang kalimat tesa dan antitesa. Artinya kalau si A kiri, si B kanan," tutur Ali kepada wartawan, Kamis (12/10/2022).

Baca Juga: Tanggapi Zulfan Lindan Dinonaktifkan NasDem, Hasto PDIP: Mungkin Karena Ada Rahasia yang Diungkapkan, Jadi Kena Sanksi

Menurut NasDem, pernyataan terakhir Zulfan tidak mencerminkan NasDem, justru sebaliknya. Terlebih pernyataan itu menyinggung Presiden Jokowi, yang selama ini NasDem sebagai partai koalisi, sudah berkomitmen mengawal Jokowi hingga pemerintahannya usai.

"Padahal di sisi lain NasDem itu komit jaga pemerintahan sampai selesai dan memikirkan kelanjutan pembangunan yang sedang dilaksanakan ke depannya," kata Ali.

Sebelumnya, Partai NasDem menonaktifkan Zulfan Lindan dari kepengurusan DPP NasDem. Penonaktifan itu bunut dari pernyataan-pernyataan Zulfan beberapa waktu terakhir.

Dalam keterangan rilis yang bertanda Ketua Umum Surya Paloh, NasDem menilai pernyataan-pernyataan Zulfan di media massa tidak produktif dan jauh dari semangat, dan jati diri Partai NasDem, yaitu mengedepankan politik gagasan.

Berdasarkan hal itu, DPP Partai NasDem kemudian memberikan peringatan keras kepada saudara Zulfan Lindan. Peringatan keras itu diberikan sebagai tanggung jawab dari NasDem.

"Pertama, menonaktifkan dari kepengurusan DPP Partai NasDem," tulis rilis NasDem dikutip Kamis (12/10/2022).

Selain penonaktifan dari kepengurusan DPP, Zulfan kekinian juga dilarang keras memberikan pernyataan kepada media.

"Kedua, melarang keras untuk memberikan pernyataan di media massa dan media sosial atas nama fungsionaris Partai NasDem."

NasDem berharap peringatan keras terhadap Zulfan dapat memberikan pelajaran bagi seluruh kader dan fungsionaris Partai NasDem untuk terus menjaga karakter dan jati diri sebagai partai gagasan dengan semangat pembawa perubahan.

"Dengan cara memberikan pernyataan yang menambah nilai positif dan juga memberikan pemahaman baik terhadap publik. Sebab Partai NasDem ingin mengembalikan kepercayaan publik terhadap partai politik dengan cara berpolitik yang memiliki komitmen kebangsaan yang kuat."

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI