Infografis
Salah satu yang konsisten mengkritik langkah pencapresan Anies Baswedan oleh NasDem adalah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
Ia menilai deklarasi tersebut mengganggu kinerja pemerintahan yang ingin fokus menuntaskan masalah. Bahkan deklarasi itu disebutnya sebagai bentuk keinginan agar pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin segera berakhir.
"Karena justru mengganggu ya, berbagai konsentrasi di dalam menangani masalah perekonomian," tutur Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (9/10/2022).
"Itu sepertinya kan mereka mau deklarasi itu kepenginnya Pak Jokowi cepat-cepat aja, kan begitu ya kan," pungkasnya.
PKS Pasang Badan Soal Cacian 'Nasdrun'
![Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini [Dok. PKS]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2017/01/09/o_1b622bfbl1qlm14ft1qqp105v19sha.JPG)
Saat ini istilah "nasdrun", yang merupakan plesetan dari NasDem, sedang berkembang luas pasca partai yang diketuai Surya Paloh tersebut mendeklarasikan dukungannya untuk Anies Baswedan.
Hinaan ini turut dibahas oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang disinyalir akan membentuk poros koalisi dengan NasDem dalam mengusung Anies.
Disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, ia meminta agar tidak ada lagi pihak yang melakukan provokasi. Pasalnya istilah seperti "nasdrun" berpotensi untuk menciptakan polarisasi politik dan akhirnya malah merugikan bangsa.
"Jangan memulai polarisasi dengan sebutan atau idiom yang provokatif semacam Nasdrun," ujar Jazuli dalam keterangan tertulisnya, dikutip dari WartaEkonomi.co.id -- jaringan Suara.com.
Baca Juga: Survei: Warga Ibu Kota Belum Puas Terhadap Kinerja Anies Baswedan Atasi Kemacetan dan Banjir
"Dulu sebutan kadrun juga disematkan pihak lain, terutama para buzzer politik, sehingga menimbulkan polarisasi yang sangat merugikan bangsa ini," imbuhnya.
