Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga Mauladi, menilai apa yang dilakukan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan membanding-bandingkan kepemimpinan pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan saat ini tidak lah elok dan kurang bijak.
"Menurut saya, rasanya tidak elok dan tidak bijak jika ada pernyataan dari pimpinan partai politik yang setelah tidak berkuasa untuk membanding-bandingkan pemerintahan sekarang dengan dirinya dulu," kata Viva saat dihubungi, Rabu (12/10/2022).
Menurutnya, jika seorang pengamat atau pun akademisi yang membanding-bandingkan kepemerintahan, maka hal iti dianggap masih wajar. Terlebih memang kritik juga pantas disampaikan untuk kemajuan bangsa.
Ia pun menjelaskan, mengapa pernyataan AHY tak elok dan kurang pantas, yakni karena setiap pemimpin negara atau presiden lahir dan hadir dalam waktu tertentu, dengan tantangan masalah tertentu, dengan segala kelemahan dan kelebihan tertentu.
Menurutnya, justru dengan elit politik membanding-bandingkan malah membuat masyarakat menjadi bertanya-tanya.
"Apakah untuk tujuan meningkatkan elektoral partainya agar mendapat simpati rakyat, atau untuk mendiskreditkan pemerintahan Presiden Jokowi, atau terkena dampak post power syndrome?" ungkapnya.
![Viva Yoga Mauladi [antara]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/04/27/65628-viva-yoga-mauladi.jpg)
Ia mengatakan, dalam kenyataannya kondisi Indonesia pasti tidak bisa lepas dari pengaruh ekonomi global.
Menurutnya, adanya dampak perang dagang dan sistem proteksionisme Amerika Serikat, pandemi Covid-19, dan faktor eksternalitas ekonomi politik lain pasti mempengaruhi terhadap kondisi internal nasional.
Untuk itu, Viva meminta jika masih ada kekurangan dari pemerintah sekarang, agar bisa dicarikan solusi dengan menawarkan ide dan gagasan yang kontektual, konstruktif, dan bersama-sama untuk merumuskan kebijakan negara yang dapat dijalankan secara operasional.
Baca Juga: Berani Sumpah Serapah Tagih Bayaran ke Jokowi, Siapa Ki Sabdo Jagad Royo?
"Ide dan gagasan dalam berpolitik sangat penting untuk kesehatan demokrasi, agar kedaulatan rakyat dapat dilaksanakan dengan baik melalui pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Saling menjaga etika pergaulan politik," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut bahwa kekinian masyarakat hidup serba sulit. Menurutnya, kekinian berbeda ketika kepemimpinan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dimana hidup masyarakat menurutnya lebih sejahtera.
Hal itu disampaikan AHY dalam sambutannya di acara pelantikan secara serentak untuk Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) se-Jakarta, di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (11/10/2022).
Ia awalnya menyebut bahwa Demokrat ingin mengusung perubahan dan perbaikan.
"Mengapa kita butuh perubahan dan perbaikan? Mengapa? Karena kehidupan masyarakat kita hari ini tidak lebih baik dari dulu. Betul?" kata AHY.
Ia mengklaim bukan ingin membanding-bandingkan kepemimpinan era SBY dengan pemerintahan yang berjalan saat ini. Tapi menurutnya, ketika era SBY masyarakat hidup lebih sejahtera.
"Banyak yang hidupnya semakin sulit. Betul? (Betul). Kita tidak ingin membanding-bandingkan ketika Indonesia dipimpin oleh presiden SBY, ketika partai Demokrat berada dalam pemerintahan nasional," ungkapnya.
"Tetapi faktanya memang demikian bahwa ketika itu masyarakat Indonesia hidup lebih baik, hidup lebih sejahtera, kemiskinan menurun ketika itu, betul? Pengangguran menurun ketika itu," sambungnya.
Menurutnya, kekinian masyarakat justru hidupnya sulit. Ia mengatakan, kesulitan tersebut tak hanya terjadi di pulau Jawa saja tapi di luar pulau Jawa juga.
Untuk itu, ia pun mengklaim kini rakyat menginginkan perubahan dan perbaikan.
"Sekarang di sana sini masyarakat kita hidupnya sulit, bukan hanua di pulau jawa tapi di seluruh Indonesia. Saya berkeliling ke berbagai daerah mencoba berdialog dengan raayat dan dapat ditangkap bahwa mereka sangat menginginkan perubahan dan perbaikan. Jadi perbaikan ini bukan keinginan Demokrat semata, tapi keinginan masyarakat Indonesia," pungkasnya.
