Infografis
Suara.com - Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebut ada lobi-lobi politik yang dilakukan pemerintah Indonesia ke FIFA usai peristiwa tragedi Kanjuruhan.
Lobi-lobi politik ditengarai dilakukan pemerintah melalui Menteri BUMN Erick Thohir.
"Lobi pemerintah Indonesia kepada FIFA melalui Menteri BUMN Erick Thohir sebetulnya merupakan sebuah tindakan politik," ujar Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dalam siaran YouTube KontraS, Rabu (12/10/2022).
Padahal, kata Fatia, aksi lobi-lobi politik itu serta merta dapat menggugurkan tanggung jawab Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia atau PSSI terhadap Tragedi Kanjuruhan. Selain itu, pemerintah disebut Fatia, juga memiliki tanggung jawab atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia terkait insiden maut itu.
"Yang sebetulnya tidak juga bisa menihilkan tanggung jawab PSSI atau pun pemerintah Indonesia itu sendiri terkait soal dugaan pelanggaran HAM," ucap Fatia.
Fatia menuturkan lobi-lobi politik yang dilancarkan pemerintah agar Indonesia tidak disanksi FIFA pasca terjadinya tragedi Kanjuruhan.
"Presiden Indonesia Joko Widodo sudah mengumumkan bahwa Indonesia telah melakukan sebuah pertemuan ataupun sebuah lobi kepada pihak FIFA. Dan juga setelah itu FIFA mengeluarkan sebuah statement. Namun kami tahu bahwa statement tersebut belum lah final," imbuh dia.
Pernyataan Jokowi Disebut Prematur
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil menilai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai Indonesia tidak diganjar sanksi FIFA pasca Tragedi Kanjuruhan merupakan pandangan yang prematur.
"Menurut kami ini sebuah statement yang prematur," ujar Anggota Tim Pencari Fakta (TPF) Masyarakat Sipil Nurcholis Hidayat dalam siaran YouTube Kontras, Rabu (12/10/2022).
