Infografis
Suara.com - Hubungan antara Partai NasDem dengan PDIP tampak memanas usai Anies Baswedan resmi dideklarasikan sebagai bakal capres 2024. Kedua partai tersebut kini kerap terlibat saling sindir.
Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menilai, tak seharusnya memang PDIP dalam hal ini Sekjennya Hasto Kristiyanto menyindir NasDem soal deklarasikan Anies sebagai bacapres.
Sebab, masing-masing partai independen dalam menentukan capres yang akan diusungnya.
"Wajar saja kalau Nasdem bereaksi atas sindiran Hasto tersebut. Sebab, Hasto tampaknya tidak bisa membedakan NasDem dalam koalisi mengusung Joko Widodo pada tahun 2019 dan NasDem akan mengusung Anies Baswedan pada Pilpres 2024," kata Jamiludin kepada wartawan, Rabu (12/10/2022).
Jamiludin menyebut, NasDem sendiri lewat ketua umumnya Surya Paloh sudah bertemu dengan Presiden Jokowi sebelum mendeklarasikan Anies sebagai bacapres. Bahkan menurut Surya respon Jokowi cukup baik.
Kemudian, kata dia, NasDem sudah menyatakan tetap komit mendukung pemerintahan Jokowi hingga tahun 2024. Artinya, NasDem tidak akan meninggalkan Jokowi dari koalisi yang sudah disepakati.
"Karena itu, tentu aneh kalau Hasto yang justru kebakaran jenggot terhadap NasDem. Padahal, posisi NasDem dan PDIP di koalisi setara. Apalagi Jokowi sendiri tidak bereaksi apa-apa," ujarnya.
Untuk itu, menurut Jamiludin, Hasto tidak berhak menyindir apalagi menganggap NasDem sudah tak layak ada di koalisi. Hanya Jokowi yang seharusnya berhak menyatakan partai mana yang masih berhak dan tidak berhak di koalisi pemerintahannya.
Lebih lanjut, Jamiludin melihat memanasnya hubungan NasDem dengan PDIP kekinian karena ada percikan dari hubungan antara Surya Paloh dan Megawati Soekarnoputeri. Namun, hal itu justru harusnya disikapi secara bijak.
"Karena itu, Hasto seharusnya lebih bijak dengan tidak memperuncing ketidakcocokan kedua ketua umum partai. Hasto juga tidak masuk ke ranah koalisi, yang memang tidak ada haknya untuk itu," tuturnya.
