Infografis
Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai bahwa Indonesia lebih sejahtera ketika era kepemimpinan ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurutnya, rakyat sudah butuh perbaikan karena kondisinya tak berkembang seperti saat Presiden RI ke-6 menjabat.
"Mengapa kita butuh perubahan dan perbaikan? Karena kehidupan masyarakat kita hari ini tak lebih baik dari dulu, betul?" tutur AHY dilansir Suara.com pada Rabu (12/10/2022) dari kanal YouTube KOMPAS TV.
AHY menyampaikan bahwa banyak rakyat yang hidupnya semakin sulit.
Baca Juga: Diusulkan Diganti Sebagai Wakil Ketua DPRD Lampung, Raden Muhammad Ismail Gugat Partai Demokrat
Lalu, dia juga menyebut bahwa era kepemimpinan SBY lebih baik daripada era Jokowi saat ini.
"Kita tidak ingin membanding-bandingkan ketika Indonesia dipimpin oleh Presiden SBY dan ketika Partai Demokrat berada dalam pemerintahan nasional," ungkap AHY.
"Tetapi faktanya memang demikian, bahwa ketika itu masyarakat Indonesia hidup lebih baik, lebih sejahtera, kemiskinan menurun ketika itu. Betul?" lanjutnya.
AHY mengklaim kemiskinan dan pengangguran di era SBY menurun, namun berbeda dengan sekarang.
Menurut AHY, kehidupan masyarakat di seluruh Indonesia dan tak hanya pulau Jawa merasakan kondisi kesulitan.
Baca Juga: AHY Klaim Elektabilitas Partai Demokrat Membaik
Klaim itu disebutkan karena AHY mengaku telah berkeliling ke berbagai daerah bertemu rakyat.
AHY mengatakan bahwa rakyat yang dia temui di sejumlah daerah itu menginkan sebuah perubahan.
"Saya berkeliling ke berbagai daerah, mencoba berdialog dengan rakyat, mendengarkan aspirasi mereka dan dapat ditangkap bahwa mereka sangat menginginkan perubahan dan perbaikan," ungkapnya.
Perbaikan dan perubahan itu disebut bukanlah keinginan partai Demokrat, namun rakyat yang meminta.
"Dan Demokrat sebagai partai oposisi hari ini harus menunjukkan warnanya. Warna kita biru, tapi kita juga harus menunjukkan bukan hanya berbeda dibandingkan yang lain. Tetapi karena kita ingin mengkritisi program-program yang tidak pro rakyat," pungkasnya.
