Infografis
Suara.com - Persatuan Sepakbola Seluruh (PSSI) hari ini mengikuti rapat koordinasi dengan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).
Dalam rapat tersebut, PSSI mengaku sama sekali tidak bertanggung jawab atas terjadinya kericuhan hingga memakan korban jiwa dalam tragedi tersebut.
"Dia menjelaskan, bahwa PSSI tidak dalam posisi bertanggung jawab dalam kasus Kanjuruhan," kata Anggota TGIPF Akmal Marhali kepada wartawan, Selasa (11/10/2022).
Namun begitu, TGIPF meminta PSSI harus bertanggung jawab dalam kejadian itu. Akhirnya, PSSI pun menerima saran dari TGIPF.
"Tapi masukan kita kemudian diterima sebagai sebuah masukan yang sangat baik, normatif sih. Semuanya harus ada tanggung jawab. Seperti apa kan tinggal tunggu kesimpulannya," ungkap Akmal.
Sebelumnya, juru bicara PSSI Ahmad Riyadh berbicara terkait desakan sebagian pecinta sepak bola Indonesia yang menuntut Ketua Umum Mochamad Iriawan mundur dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab atas Tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, pada 1 Oktober lalu.
Desakan mundurnya Iriawan bahkan diwujudkan dalam bentuk petisi di laman change.org. Mantan Kapolda Metro Jaya itu disebut harus mundur sebagai Ketum PSSI sebagai bagian dari tanggung jawab.
Ahmad Riyadh menjelaskan bentuk tanggung jawab bukan hanya mundur. Justru, harus dibuktikan perubahan supaya bisa menjadi lebih bagus lagi.
"Bentuk tanggung jawab tidak harus mundur ketua umum. Dengan membuktikan mengubah PSSI jadi lebih baik," kata Ahmad Riyadh saat ditemui di Kemenkopolhukam, Selasa (11/10/2022).
Baca Juga: PSSI Terima Masukan dari Tim TGIPF Tragedi Kanjuruhan, Belajar supaya Kesalahan Tak Terulang Lagi
Riyadh yang juga anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI itu menyebut pergantian pengurus PSSI bisa dilakukan saat Kongres Luar Biasa (KLB) pada 2023 alias di masa akhir jabatan Mochamad Iriawan.
