Infografis
Suara.com - Kelompok relawan pendukung Anies Baswedan yang tergabung dalam Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) angkat bicara soal ramainya sebutan "Nasdrun" setelah Anies didapuk sebagai bakal capres dari Partai NasDem.
Sekjen SKI, Raharja Waluya Jati mengatakan, penyematan label "Nasdrun" itu sebagai manifestasi sikap rasis, glorifikasi politik identitas dan ekspresi kebencian bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA). Jati pun mengimbau kelompok masyarakat sipil untuk melakukan berbagai upaya melawan kejahatan moral tersebut.
”Rasisme dan kebencian yang diumbar-umbar itu bertujuan untuk terus menciptakan segregasi politik guna menjaga kepentingan elektoral pihak tertentu pada Pemilu 2024. Tindakan tersebut membahayakan persatuan bangsa dan menjadi ancaman bagi demokrasi Indonesia yang bermartabat,” ujar Jati kepada wartawan, Senin (10/10/2022).
Menurutnya, masyarakat boleh saja tidak setuju atau tak mau mendukung tokoh atau partai politik tertentu. Namun, pengekspresiannya lebih baik dilakukan lewat cara yang sehat.
Misalnya, seperti berargumen dan membantah atau mengkritik gagasan serta kebijakan yang tidak disepakati. Bukan dengan membuat cap atau label bernuansa rasis kepada pihak yang tidak disetujuinya.
”Pelabelan ’Nasdrun’ itu menunjukkan kekerdilan sikap dan ketidakmampuan bertarung di arena gagasan dan karya. Kami bersimpati dan memberikan dukungan kepada Nasdem yang telah membuka pintu perubahan dengan segala risiko politiknya,” lanjutnya.
Jati juga menyoroti soal upaya memberantas para pendengung atau buzzer yang belum optimal. Publik harus diberikan literasi luas agar tak terpengaruh para buzzer itu.
Ia juga menyebut pihaknya telah mengembangkan kegiatan literasi politik melalui Program Pendidikan Bernegara. Program ini bertujuan untuk menyemai sikap kritis warga terhadap narasi-narasi politik yang mengemuka di ruang publik dan juga untuk mengingatkan pentingnya mengembalikan demokrasi Indonesia kepada watak emansipasinya.
”Mereka juga memperoleh pemahaman, mengapa narasi yang dikembangkan buzzer tidak sesuai dengan tujuan bernegara dan kepentingan menjaga kualitas demokrasi Indonesia, serta bagaimana strategi terbaik warga negara untuk menghadapinya,” imbuh Jati.
Baca Juga: Akui Lagi Rajin Temui Pemuka Agama, Anies Pamit Jelang Lengser
Ramai Sebutan Nasdrun Di Medsos
