Relawan Anies Dukung Pernyataan Puan, Semua Aparat Negara Tak Boleh Berpolitik

Minggu, 09 Oktober 2022 | 12:22 WIB
Relawan Anies Dukung Pernyataan Puan, Semua Aparat Negara Tak Boleh Berpolitik
ILUSTRASI relawan Anies Baswedan. [SuaraSulsel.id/Istimewa]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Kelompok relawan pendukung Anies Baswedan, Sekretariat Kolabarorasi Indonesia (SKI) mendukung pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani yang meminta TNI tidak berpolitik. Namun, imbauan ini disebut juga berlaku untuk semua aparat negara.

Juru bicara Program Saksi Demokrasi, Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI), Solihin Nurodin mengatakan, peringatan Puan tersebut penting untuk dicamkan. Bukan saja bagi segenap prajurit TNI tetapi juga bagi aparat institusi negara lainnya seperti Polri dan BIN.

"Iimbauan menyangkut netralitas aparat negara perlu diperluas, bukan hanya kepada TNI tetapi juga kepada teman-teman kita dari kepolisian maupun institusi intelijen,” ujar Solihin kepada wartawan, Minggu (9/10/2022).

Solihin menyebut pihaknya juga sudab mengembangkan program saksi demokrasi untuk mengawasi proses pelaksanaan Pemilu sejak sebelum masa kampanye dan pencoblosan. Salah satu tujuannya adalah untuk memberikan jaminan mengenai ketidakberpihakan aparat negara.

Baca Juga: Kini Saling Berseberangan, Rocky Gerung: Nanti Ujung-ujungnya Jokowi Bisa Dukung Anies Baswedan

”Banyak sekali rumor di pemilu-pemilu sebelumnya mengenai adanya tangan-tangan tak terlihat yang ikut bermain. Aparat negara seharusnya menjadi negarawan yang tak tergoda politik, apalagi masuk dalam kegiatan dukung-mendukung partai atau kandidat,” tuturnya.

Ia juga menilai imbauan agar aparat negara menjaga netralitas, seharusnya diikuti dengan upaya partai-partai untuk tidak melibatkan mereka dalam rangkaian kegiatan politik.

”Banyak riset mengenai politisasi institusi negara yang mengungkap fenomena pengkhianatan demokrasi. Partai politik seharusnya menghindari cara-cara yang bukan saja tidak fair dengan menggunakan instrumen negara, tetapi juga membahayakan masa depan demokrasi kita,” imbuhnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI