Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang. Dalam Keppres 19/2022 itu, Jokowi memberikan TGIPF sejumlah tugas untuk mengungkap Tragedi Kanjuruhan.
Tugas yang dimaksud ialah mencari, menemukan, dan mengungkap fakta dengan didukung data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan pada peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang.
Lalu, TGIPF juga diminta Jokowi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pertandingan sepak bola antara Tim Arema yang berhadapan dengan Tim Persebaya.
"Termasuk prosedur pengamanan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagai panduan agar tidak terjadi peristiwa serupa pada pertandingan sepak bola yang lain," demikian yang tertera dalam Keppres 19/2022 yang dikutip Suara.com, Kamis (6/10/2022).
Baca Juga: PSSI Akan Tindaklanjuti Arahan Presiden Jokowi Pasca Tragedi Kanjuruhan
Sementara itu, dalam Keppres 19/2022 juga diatur wewenang TGIPF. Pertama, TGIPF berwenang untuk melakukan koordinasi, meminta bantuan, dan memanggil berbagai pihak yang mengetahui terjadinya peristiwa tersebut, baik secara langsung maupun melalui aparat penegak hukum dan/atau aparat keamanan guna mendapatkan data, informasi, dan keterangan yang relevan dan akurat sebagai bahan yang diperlukan untuk mengungkap fakta yang sebenarnya terkait dengan peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang.
Wewenang berikutnya ialah mendatangi kantor, bangunan, atau tempat terjadinya peristiwa atau tempat lainnya yang berkaitan dengan terjadinya peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang.
Lalu, meminta informasi, dokumen, benda, atau bentuk lain yang terkait dengan peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang dan melakukan hal-hal lain yang dipandang perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mengungkap kebenaran dalam peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang.
Dalam Keppres tersebut diterangkan kalau TGIPF memiliki hak untuk mendapatkan jaminan keamanan pada saat menjalankan tugas. Adapun masa kerja TGIPF paling lama satu bulan terhitung sejak keppres itu ditetapkan. TGIPF diminta untuk menyampaikan laporan akhir kepada presiden.
Keppres 19/2022 itu ditandatangani Jokowi dan ditetapkan di Jakarta pada Selasa (4/10/2022).
