Infografis
Suara.com - Komisi III DPR RI merespons kritikan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik atas penetapan calon penggantinya memimpin Komnas HAM yang dinilai melanggar aturan.
Anggota Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan bahwa tidak ada intervensi terhadap para komisioner terpilih dalam pemilihan dan penetapan ketua. Dia meminta Taufan mengkonfirmasi langsung kepada para komisioner terpilih.
"(Tanya komisoner terpilih) mereka merasa diintervensi atau tidak?" kata Habiburokhman kepada wartawan, Rabu (5/10/2022).
Habiburokhman juga meminta agar Taufan dapat lebih lanjut mengecek dan menanyakan langsung kepada calon penggantinya. Menurut dia, Ketua Komnas HAM periode 2022-2027 sudah dipilih berdasarkan kesepakatan para komisioner.
"Coba check saja dengan komisioner Komnas HAM terpilih, Ibu Atnike disepakati oleh mereka untuk dipilih sebagai Ketua Komnas HAM. Kalaupun nanti ada rapat parpur di antara mereka mau menetapkan dan menegaskan kembali Bu Atnike sebagai ketua ya gak ada masalah," ujar dia.
Sebelumnya Ahmad Taufan Damanik mengatakan pemilihan ketua Komnas HAM periode 2022-2027 oleh Komisi III DPR bertentang dengan aturan. Dia meminta agar pemilihan itu diulang usai Presiden Joko Widodo memberikan SK kepada sembilan calon anggota Komnas HAM yang baru.
Aturan yang dilanggar adalah Pasal 83 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Taufan menyebut, pemilihan Ketua Komnas HAM dilakukan di internal lembaga oleh para anggota atau komisioner.
"Di situ jelas tertulis pemilihan Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggota. Di dalam Tatib Komnas HAM pasal 22 ayat 2 juga dijelaskan memilih Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM itu adalah para komisioner di dalam Rapat Paripurna," kata Taufan kepada wartawan, Rabu (5/10).
Dia pun menyebut pemilihan yang dilakukan DPR RI telah mengurangi independensi Komnas HAM.
Baca Juga: Pemilihan Ketua Komnas HAM yang Baru Dinilai Langgar Aturan
"Sesuai Paris Principles semua Komnas HAM di dunia diwajibkan untuk independen. Karena itu intervensi DPR dalam pemilihan Ketua bisa dinilai mengurangi independensi Komnas HAM RI yang sekarang akreditasinya A," katanya.
