Infografis
Suara.com - Pengamat militer Anton Aliabbas membeberkan ada tiga pekerjaan yang harus dibenahi oleh pimpinan TNI di usia yang menginjak 77 tahun ini.
Masalah pertama yang harus dibenahi oleh TNI menurutnya, yaitu fenomena kekerasan yang masih terjadi terhadap masyarakat sipil.
"Pertama, fenomena kekerasan terhadap masyarakat sipil masih terjadi," kata Anton menanggapi Peringatan HUT Ke-77 TNI pada Rabu (5/10/2022).
Kekerasan terhadap masyarakat sipil yang terbaru menurutnya aksi kekerasan yang dilakukan sejumlah prajurit dalam tragedi Kanjuruhan akhir pekan lalu hingga viral di media sosial.
Menurutnya, hukuman seharusnya juga dibebankan kepada komandan satuan yang bertugas, tidak hanya pada prajurit yang melakukan kekerasan.
"Harapannya, komandan satuan dapat melakukan kontrol dengan lebih ketat dan baik," ujar Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) itu.
Pekerjaan kedua yang harus dibenahi, yakni masih terjadi insiden kecelakaan alutsista yang mengakibatkan prajurit terampil meninggal dunia. Dalam konteks ini, perlunya pemeliharaan dan pengecekan terhadap kelaikan alutsista yang digunakan adalah syarat utama yang wajib dipenuhi sebelum digunakan.
"Prajurit yang mengawaki jelas memiliki keterampilan tertentu sehingga penting kiranya bagi petinggi TNI untuk mengutamakan keselamatan mereka. Sebab kehilangan mereka akibat insiden kecelakaan alutsista adalah bentuk kerugian besar terhadap TNI," ucapnya.
Ketiga, skema pemisahan dan penyaluran (sahlur) bagi anggota TNI masih belum tertata, sehingga mengakibatkan polemik terkait penunjukan TNI aktif sebagai penjabat kepala daerah.
Baca Juga: Ketika Jokowi Turuti Masukan Megawati yang Sebut Sistem Pertahanan Indonesia Maju Mundur
Pengangkatan perwira aktif sebagai pejabat sementara kepala daerah, kata Anton, jelas melanggar pasal 47 ayat 1 UU 34/2004 bahwa prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.
