Infografis
Suara.com - Sebuah kelompok internasional memperingatkan pemerintah El Salvador akan adanya potensi krisis akibat tingginya jumlah narapidana di negara itu di tengah upaya Presiden Nayib Bukele memerangi geng-geng kriminal.
Kelompok Krisis Internasional (ICG) pada Selasa (5/10) menyebut dalam laporannya bahwa keinginan Presiden Bukele untuk memberantas kelompok kriminal di negara itu akan menimbulkan risiko penuhnya penjara dan memicu kekerasan balasan dari para pelaku.
Pada Maret, Bukele meminta Kongres untuk menyetujui pemberlakuan keadaan pengecualian (state of exception) yang memungkinkan negara bertindak tanpa dibatasi oleh hukum, usai angka pembunuhan mencetak rekor.
Pemberlakuan itu dipakai untuk menumpas geng-geng kejahatan yang telah meluas di negara Amerika Tengah itu dalam beberapa waktu terakhir, dang langkah tersebut didukung oleh mayoritas penduduk.
Sejak pemerintah menerapkan keputusan tersebut, polisi dan militer telah menangkap lebih dari 53.000 orang yang diduga anggota geng beserta kolaboratornya.
Tindakan itu memicu kecaman dari kelompok-kelompok pembela HAM karena dinilai telah membuat penjara kelebihan kapasitas, melanggar hak asasi seperti penyiksaan, dan kematian sekitar 80 orang dalam tahanan.
Bagi ICG, kebijakan tangan besi itu bisa menciptakan "efek bumerang".
Mereka mengatakan keadaan genting dan penangkapan tanpa aturan dapat memicu ketegangan, menimbulkan kerusuhan di penjara, pelarian, dan aksi balasan dari anggota geng lainnya.
"Di luar konsekuensi finansial, kemanusiaan dan reputasi karena populasi penjara meningkat lebih dari dua kali lipat, kebijakan itu dapat mendorong kebencian," kata ICG.
"Dan mungkin balasan dari geng kriminal yang tak melihat ada jalan lain untuk kembali ke masyarakat yang taat hukum," ujar lembaga swadaya masyarakat yang berpusat di Brussels itu, menambahkan.
