Infografis
Suara.com - Anggota TNI turut menjadi palaku kekerasan dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang yang menewaskan ratusan orang usai laga antara Arema Malang versus Persebaya pada Sabtu (1/10). Hal itu menambah catatan panjang kekerasan yang melibatkan anggota TNI dalam pantauan KontraS selama setahun terakhir.
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa juga angkat bicara dengan berkomitmen menindak tegas anggotanya yang terlibat. Di sisi lain, Andika juga menyatakan bahwa pola kekerasan anggota TNI di insiden tersebut masuk kategori tindak pidana.
Atas hal itu, KontraS mendorong agar Andika Perkara berkomitmen dan tidak sebatas ucapan semata. Sehingga kasus serupa tidak terulang dikemudian hari.
"Kami mendesak bukan hanya ucapan semata tapi ada komitmen adanya penciptaan efek jera. Agar itu tidak terus berulang, dinormalisasi, akhirnya jadi kultur kekerasan itu sendiri," kata perwakilan KontraS, Rozi Brilian di Jakarta Pusat, Selasa (4/10/2022).
Rozi menyampaikan, pada akhirnya anggota TNI yang terlibat dalam insiden Kanjuruhan akan disidangkan dengan mekanisme peradilan militer. Proses mekanisme inilah yang menjadi satu masalah pola-pola keberulangan terjadi.
"Yang kami permasalahkan adalah proses atau mekanisme terkait dengan pengusutan yang dilakukan ketika misalnya militer yang melakukan tindak pidana atau melakukan kekerasan," ujarnya.
Dalam laporan KontraS, serangkaian kasus kekerasan oleh anggota TNI yang disidangkan di peradilan militer hanya memunculkan putusan mengecewakan. Pasalnya, hukuman sangat rendah.
"Pada akhirnya, ketika militer yang berbuat atau melakukan kekerasan dan tindak pidana, itu dihukumnya rendah," tutur Rozi.
KontraS juga mendesak kepada pemerintah dan DPR untuk segera merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Militer. Pasalnya, selama ini sudah terbukti pola kekerasan oleh anggota TNI terus terjadi dan tidak mempunyai efek jera.
Baca Juga: Tragedi Kanjuruhan Menelan Korban Jiwa, Kapolres Malang Dicopot, Ini Penggantinya
"Kami juga desak pemerintah dan DPR merevisi UU Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan militer karena terbukti selama ini menciptakan satu ketidakjeraan ketika militer yang melakukan kekerasan," katanya.
