Fraksi PDI Perjuangan Setuju Usulan Fraksi PKB: DPR Bentuk Pansus Tragedi Kanjuruhan

Senin, 03 Oktober 2022 | 17:57 WIB
Fraksi PDI Perjuangan Setuju Usulan Fraksi PKB: DPR Bentuk Pansus Tragedi Kanjuruhan
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto. (Suara.com/Novian)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Fraksi PDI Perjuangan mendukung langkah pembentukan panitia khusus (Pansus) Tragedi Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Dukungan pembentukan pansus itu seiring usulan Fraksi PKB.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto menilai, pembentukan pansus memang penting dilakukan DPR sebagai bentuk empati terhadap korban, bukan sekadar keputusan politik semata.

"Barusan kita ngomong Pak Putra rencananya mau membuat pansus, ini bukan karena Mbak Puan ketemu Cak Imin minggu lalu, bukan. Ini lebih kepada simpati yang mana harapannya tidak akan terulang lagi," kata Utut di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (3/10/2022).

Sebelumnya, Sekjen PkB Hasanuddin Wahid meminta agar Fraksi PKB di DPR mengusulkan pembentukan Pansus.

Baca Juga: TGIPF Tragedi Kanjuruhan Dibentuk, Dipimpin Langsung Oleh Mahfud MD, Anggotanya Ada Kurniawan Dwi Yulianto

"Saya telah memerintahkan FPKB mengusulkan pembentukan Pansus DPR RI Tragedi Kanjuruhan, dengan menjadikan Komisi X yang menangani keolahragaan menjadi leading sektornya," kata Hasanuddin.

Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan, kata Hasanuddin, sangat penting untuk menuntaskan secara komprehensif dan solutif

"Bukan saja untuk mempercepat penyelesaian tragedi Kanjuruhan. Siapa yang harus bertanggung jawab dalam peristiwa Kanjuruhan, agar ratusan suporter yang menjadi korban, baik korban meninggal dunia maupun yang mengalami luka-luka dan sedang dirawat di RS di Malang mendapatkan perhatian yang pantas, baik dan sesuai harkat dan martabatnya. Hak-hak suporter harus ditegakkan," tutur Hasanuddin.

Sebelumnya, Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Johan Budi menegaskan Tragedi Kanjuruhan perlu untuk dibawa ke ranah pidana. Namun menurutnya, hal tersebut harus melihat lebih dulu dari kesalahan yang ada.

"Kalau perlu, ada kesalahan itu bisa dipidanakan, pidanakan," kata Johan Budi dalam konferensi pers Fraksi PDIP di DPR, Senin (3/10/2022).

Baca Juga: Perjuangan Ahmad Wahyudi Berkorban untuk Keluarganya, Hingga Dinyatakan Tewas di Gate 12 Stadion Kanjuruhan Malang

Anggota Komisi III DPR itu sebelumnya meminta pemerintah dan pihak-pihak terkait tidak sebatas mengucapkan ada evaluasi penyelenggaraan ajang sepak bola setelah Tragedi Kanjuruhan.

Ia juga mengingatkan agar tim-tim yang ada saat ini tidak hanya sekadar dibentuk, tetapi tidak ada hasil investigas yang jelas. Terkait pembentukan tim, Johan mengatakan PDIP mengapresiasi.

Untuk diketahui, sejauh ini pemerintah telah membentuk tim gabungan independen pencari fakta (TGIPF).

"Saya meminta untuk tidak hanya sekadar mengucapkan evaluasi-evaluasi dan membentuk tim yang kemudian hasilnya tidak jelas," kata Johan.

Johan menyebutkan ada sejumlah hal yang perlu dievaluasi. Mulai dari proses penyelenggaraan hingga proses pengamanan saat kericuhan.

"Kepada semua pihak, apakah itu PSSI, apakah itu klub, ke depannya harus secara terus menerus memberikan edukasi kepada para supporter dari masing-masing klub. itu disadarkan bahwa olahraga adalah bentuk sportivitas dan tidak boleh ada lagi kebencian," kata Johan.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI