Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan santunan sebesar Rp 50 juta kepada masing-masing keluarga korban meninggal dunia peristiwa kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur pada Sabtu (1/10/2022) malam. Meski demikian, Jokowi memiliki rencana untuk mengunjungi keluarga korban meninggal dunia secara langsung.
Itu disampaikan Jokowi setelah acara Groundbreaking Wavin Manufacturing Indonesia di Batang, Jawa Tengah.
"Belum ada rencana, ya," kata Jokowi mengutip video yang diunggah YouTube Sekretariat Presiden, Senin (3/10/2022).
Baca Juga: DPR Bakal Usul Copot Menpora Zainudin Amali?
Di samping itu, Kepala Negara mengungkapkan kalau perintahnya sudah jelas kepada Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali untuk mengusut tuntas tragedi tersebut.
"Kan sudah saya sampaikan diinvestigasi tuntas, diberi sanksi memang kepada yang bersalah," ucapnya.
Beri Santunan Rp50 Juta
Presiden Jokowi memberikan santunan sebesar Rp50 juta bagi masing-masing korban meninggal dunia atas kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang. Adapun sejauh ini tercatat ada 125 korban meninggal dunia.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
"Tapi presiden berkenan untuk juga memberi santunan setiap korban jiwa sebesar 50 juta rupiah," kata Mahfud dalam konferensi pers pada Senin.
![Tembakan gas air mata ke arah tribun penonton di Kanjuruhan Malang [Foto: Twitter]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/10/02/68147-tembakan-gas-air-mata-ke-arah-tribun-penonton-di-kanjuruhan-malang.jpg)
Meskipun tidak ada nyawa yang bisa dinilai dengan uang, namun Mahfud menyebut kalau pemberian santunan itu menjadi bentuk belasungkawa Jokowi kepada keluarga korban yang ditinggalkan.
Mahfud menerangkan kalau penyaluran santunan tersebut akan segera dilaksanakan setelah proses administratifnya selesai. Menurutnya, penyelesaian proses administrasi tidak akan menghabiskan waktu yang lama.
Sebab, nantinya pemerintah pusat akan meminta nama serta alamat korban ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk penyaluran santunan.
"Pencocokan data saya rasa tidak lama kita tinggal minta nama, minta alamat ke pemda untuk memastikan 125 orang ini namanya dan ini alamatnya, jadi mungkin tidak akan terlalu lama."
