Infografis
Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, turut berkomentar soal DPR RI khususnya Komisi III yang memutuskan untuk mengganti Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK dari Aswanto ke Guntur Hamzah. Ia menilai bahwa pergantian itu telah melanggar aturan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur kekuasaan kehakiman.
"Pergantian ini tentu saja melanggar pasal 24 UUD 1945 yang mengatur kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka," kata Feri saat dihubungi, Jumat (30/9/2022).
Ia mengatakan, kekuasaan kehakiman telah rusak lantaran kekinian hakim MK bisa dievaluasi oleh DPR RI yang notabene berpeluang berperkara di MK.
"Artinya pihak berperkara di DPR bisa mengoreksi hakim konstitusi dan itu tidak bisa dibenarkan. Padahal kita ketahui masa jabatan hakim konstutusi itu sudah diperpanjang hingga 2029," ungkapnya.
![Direktur Pusako Unand, Feri Amsari. [ist]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/02/26/56107-feri-amsari.jpg)
Feri curiga jika pergantian tersebut sangat bermuatan politis. Sebab, menurutnya Aswanto disebut punya rekam jejak pernah memutuskan UU Omnibus Law Cipta Kerja inkonstitusional.
"Jangan sampai perombakan ini meloloskan UU bermasalah seperti ini jika diuji kembali di MK," tuturnya.
"Dan bukan tidak mungkin, mungkin ini berkaitan juga dengan kondisi politik yang akan segara memanas menuju 2024 dimana ada pengujian tentang presiden menjadi cawapres potensi pengujian tiga periode masa jabatan potensi-potensi lain yang sangat mungkin terjadi berkaitan dengan politik," sambungnya.
Lebih lanjut, Feri juga menganggap DPR RI aneh lantaran telah menafsirkan sendiri terhadap surat yang dikirimkan oleh MK. Padahal surat tersebut berisi konfirmasi yang sifatnya pemberitahuan bahwa masa jabatan hakim tidak lagi mengenal periodesasi tetapi akan menjabat 15 tahun.
"Jadi aneh DPR menafsirkan sendiri. DPR ini mengatakan sesuai dengan UU, yang mana? UU baru juga tak mengatakan begitu."
Dalih DPR
