Infografis
Suara.com - Masinton Pasaribu, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menantang Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY untuk bertemu langsung dengan Presiden Jokowi.
Hal itu untuk mengonfirmasi kebenaran informasi yang diterima SBY terkait Pilpres 2024 nanti sudah diseting sedemikian rupa, agar hanya diikuti dua pasangan capres - cawapres.
"Sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, datang saja ke Presiden Jokowi. Ada informasi begini benar enggak? mengonfirmasi informasi itu," kata Masinton Pasaribu dalam diskusi yang ditayangkan Kanal Youtube tvOneNews, Jumat (30/9/2022).
Menurut Masinton, bila konfirmasi itu tak dilakukan, pernyataan-pernyataan SBY tersebut seolah-olah menuding pihak tertentu.
Baca Juga: KAHMI Undang Presiden Jokowi Untuk Hadiri Munas November Mendatang
"Menurut saya ini diksinya tuding sana, tuding sini," kata Masinton.
Pada kesempatan tersebut, masinton juga menyinggung soal Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Pasal itu tertulis, "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya."
"Maka, partai politik tugasnya memenuhi aturan tadi meraih dukungan rakyat. Jangan tidak mampu memenuhi syarat itu dan gabungan dengan partai politik lain tapi tidak mampu meyakinkan, kemudian bilang 'jahat bukan?" ujarnya.
Perang dingin
Perang dingin antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Partai Demokrat akhirnya berubah menjadi konfrontasi. Elite kedua puak saling bongkar skandal.
Konfrontasi bermula dari pidato Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di hadapan ribuan kadernya dalam rapat pimpinan nasional, Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Kamis pekan lalu.
Dalam pidatonya yang potongannya kemudian viral di media-media sosial, SBY mengungkapkan rencananya untuk 'turun gunung' ke gelanggang politik nasional menjelang Pemilu dan Pilpres 2024.
"Mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilu 2024?" kata SBY lebih dulu beretorika.
"Saya mendengar, mengetahui, ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil."
Memakai diksi konon, SBY lantas mengungkapkan sinyalemen pilres nanti sudah diatur seperti permainan yang sesuai keinginan lawan-lawan politik Demokrat.
"Dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," tuding SBY.
Bahkan, SBY mengklaim, Demokrat yang kini menjadi oposisi akan dijegal kalau ingin mengajukan calon presiden serta calon wakil presiden bersama koalisi.
"Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan?" kata SBY mengagitasi ribuan kadernya.
