Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mewanti-wanti adanya politisasi dalalam kasus Gubernur Papua Lukas Enembe.
Hal ini dinyatakan sendiri oleh AHY melalui konferensi pers yang diadakan pada Kamis (29/9/2022).
Pada sambutanya, AHY menyebutkan bahwa Partai Demokrat pernah menemui berbagai kejadian politisisasi terhadap Lukas Enembe.
Pembicaraan AHY tersebut sontak mengundang berbagai respons, salah satunya dari pengamat politik sekaligus pegiat media sosial Jhons Sitorus.
Baca Juga: AHY Copot Sementara Lukas Enembe, Ini 7 Poin Sikap Demokrat soal Dugaan Kasus Korupsinya
Dalam cuitannya, Jhon Sitorus bahkan menyebut bahwa sikap AHY adalah sikap pecundang dan playing victim.
"Mental partai pecundang. Kadernya tersangka korupsi malah playing victim," tulis Jhon Sitorus melalui akun Twitternya pada Jumat (30/9/2022).
"Mustinya @PDemokrat tegas tanpa kompromi kepada koruptor dan pejudi handal macam Lukas Enembe," imbuhnya.
Jhon Sitorus juga menyebutkan bahwa kemiskinan di Papua disebabkan karena elit politik yang suka judi dan mabuk.
AHY: Jejak Politisasi Terhada Lukas Enembe
Baca Juga: AHY Turun Gunung Buat Lukas Enembe, Takut Kadernya Kembali 'Dizalimi' Seperti Dulu?
Dalam konferensi pers, AHY menyebutkan bahwa Partai Demokrat akan mendukung penuh pemberantasan korupsi, juga termasuk kasus Lukas Enembe.
Kendati demikian, dia menyebutkan Partai Demokrat menyiapkan tim hukum untuk Lukas Enembe jika dibutuhkan. AHY mengklaim bahwa berkali-kali Lukas Enembe dipolitisasi oleh berbagai pihak dalam kasus-kasus sebelumnya.
AHY menyebutkan bahwa sebelumnya dia kesulitan untuk menghubungi Lukas Enembe, namun kemudian bisa terhubung dengan baik.
"Setelah mendengarkan penjelasan beliau, serta membaca pengalaman empirik pada lima tahun terakhir ini, kami melakukan penelaahan secara cermat apakah dugaan kasus Pak Lukas ini murni soal hukum atau ada pula muatan politiknya," ujar AHY kepada awak media pada Selasa 29 September 2022.
Menurut AHY, Partai Demokrat sudah berpengalaman membela Lukas Enembe ketika ada intervensi elemen negara di Papua.
Pertama pada tahun 2017, AHY menyebutkan sebuah elemen negara memaksa seorang tokoh supaya menjadi calon wakil gubernur mendampingi Lukas Enembe di Pilkada 2018.
"Pada 2017, Partai Demokrat pernah memberikan pembelaan terhadap pak Lukas Enembe ketika ada intervensi dari elemen negara untuk memaksakan salah seorang bakal calon sebagai wakilnya Pak Lukas dalam Pilkada 2018," kata AHY.
"Alhamudlillah atas kerja keras Partai Demokrat, intervensi yang tidak semestinya itu tidak terjadi," imbuh AHY.
Tak hanya sekali, pada tahun 2021 AHY menyebutkan bahwa kejadian serupa terjadi lagi ketika Wakil Gubernur Papua Kliemens Tinal meninggal dunia.
Menurut dia, kala itu ada upaya memaksakan cawagub yang diminta pihak tidak berwenang kepada Lukas Enembe.
"Saat itu pun Partai Demokrat kembali melakukan pembelaan secara politik terhadap Pak Lukas," tuturnya.
Pada akhir pernyataaannya, AHY meminta semua kader Partai Demokrat di Papua untuk tetap tenang.
"Saya minta tetap tenang, dan kita hargai proses hukum yang berjalan, sama-sama kita jaga situasi kondusif di tanah Papua."