Infografis
"Politisasinya di mana? Bagaimana bisa seorang Kepala BIN ikut mengintervensi situasi kehidupan politik di tanah Papua?" tutur Roy dilihat Suara.com dari video YouTube Kompas TV.
Menurut Roy, mereka juga meminta tanda tangan Lukas Enembe yang salah satunya supaya Paulus Waterpauw diterima sebagai Wakil Gubernur Papua.
Lalu, politisasi yang kedua adalah saat Mendagri Tito Karnavian bersama dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia datang secara khusus ke Papua pada 10 Desember 2021 untuk lobi posisi.
"Katanya pemerintah pusat meminta supaya pak gubernur menerima Paulus Waterpauw jadi Wakil Gubernur untuk menggantikan Klemen Tinal," terang Roy.
"Artinya apa, bahwa perkara ini bagian dari politisasi. Bagaimana bisa Menteri Dalam Negeri datang minta ke gubernur membawa satu orang," lanjutnya.
Roy menyampaikan Mendagri Tito Karnavian sudah seharusnya bertanggung jawab untuk pengisian Wakil Gubernur. Namun, Paulus Waterpauw dinyatakan gagal jadi Wakil Gubernur karena tak mendapatkan 9 rekomendasi dari partai koalisi.
"Ini kursi kosong. Mendagri harus tahu bahwa pak gubernur sedang sakit waktu itu. Harusnya dia berusaha agar proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur berjalan. Tapi karena calonnya tidak maju, dibiarkan sampai hari ini," jelas Roy.
Roy secara berani mengaku bisa mempertanggungjawabkan pernyataan dan tudingan yang disampaikannya, meski nantinya bisa saja digugat. Adapula Roy mengaku telah mengikuti Gubernur Lukas Enembe sejak lama.
Baca Juga: Moeldoko Buka Suara soal Kasus Hukum yang Menjerat Lukas Enembe
