Infografis
Suara.com - Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw menjawab tudingan Pengacara Gubernur Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening, yang menyebut dirinya menjadi objek lobi-lobi Kepala BIN Budi Gunawan dan Mendagri Tito Karnavian untuk menjadi Wakil Gubernur (Wagub) Papua. Bahkan, Stefanus menunjukkan foto Paulus bersama Budi serta Tito.
Paulus mengatakan, foto tersebut diambil pada 2017. Saat itu, ia masih menjabat sebagai Kapolda Sumatera Utara (Sumut) dan diminta kembali menjadi Kapolda Papua karena kegentingan yang terjadi di Bumi Cenderawasih.
"Kalau di foto itu, sebenarnya saya klarifikasi. Saat itu saya Kapolda Sumut. Papua tidak mampu diurus, itu kenapa saya bisa jadi kapolda dua kali. Dari Sumut, saya kembali Kapolda Papua karena persoalan begitu genting, yang gantikan saya sebagai kapolda belum maksimal sehingga beliau-beliau (Budi dan Tito) memanggil saya bertemu dengan pak Lukas untuk meminta agar bersedia tidak kembali lagi ke Papua," kata Paulus di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (29/9/2022).
Paulus juga membantah, adanya campur tangan istana supaya dirinya bisa menjadi Wakil Gubernur Papua. Justru menurutnya, Partai Golkar yang mengajukan melalui ketua umum Airlangga Hartarto.
Baca Juga: Moeldoko Buka Suara soal Kasus Hukum yang Menjerat Lukas Enembe
"Itu dari Golkar, Airlangga sendiri yang datang ke sana. Mengatakan bahwa calon kami pengganti almarhum Klemen Tinal sebagai Ketua DPD Golkar adalah Paulus Waterpauw. Tolong klarifikasi dengan beliau. Itu ketum golkar, itu sesungguhnya hak Golkar untuk wagub, bukan hak Demokrat," terangnya.
Penjelasan Pengacara Lukas Enembe
Pengacara Gubernur Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening blak-blakan mengungkapkan soal peran Kepala BIN Budi Gunawan dan Mendagri Tito Karnavian dalam politik Papua.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat hadir dalam acara ROSI yang videonya tayang di kanal YouTube Kompas TV.
Dikutip Suara.com, Senin (26/9/2022), Roy dalam acara itu mengatakan, secara tegas bahwa tudingan yang dia berikan begitu serius dan memang tidak main-main. Kuasa hukum Lukas Enembe memberikan bukti atas pernyatannya dengan memperlihatkan sebuah foto.
Baca Juga: Aliran Uang Lukas Enembe Diduga Mengalir ke Kasino di Perth
Saat menunjukkan foto itu, Roy mengungkapkan pada tahun 2017 Kepala BIN Budi Gunawan meminta Lukas Enembe untuk berpasangan dengan Paulus Waterpaw. Tindakan Budi Gunawan itu dinilai Roy sebagai pentuk politisasi.
"Politisasinya di mana? Bagaimana bisa seorang Kepala BIN ikut mengintervensi situasi kehidupan politik di tanah Papua?" tutur Roy dilihat Suara.com dari video YouTube Kompas TV.
Menurut Roy, mereka juga meminta tanda tangan Lukas Enembe yang salah satunya supaya Paulus Waterpauw diterima sebagai Wakil Gubernur Papua.
Lalu, politisasi yang kedua adalah saat Mendagri Tito Karnavian bersama dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia datang secara khusus ke Papua pada 10 Desember 2021 untuk lobi posisi.
"Katanya pemerintah pusat meminta supaya pak gubernur menerima Paulus Waterpauw jadi Wakil Gubernur untuk menggantikan Klemen Tinal," terang Roy.
"Artinya apa, bahwa perkara ini bagian dari politisasi. Bagaimana bisa Menteri Dalam Negeri datang minta ke gubernur membawa satu orang," lanjutnya.
Roy menyampaikan Mendagri Tito Karnavian sudah seharusnya bertanggung jawab untuk pengisian Wakil Gubernur. Namun, Paulus Waterpauw dinyatakan gagal jadi Wakil Gubernur karena tak mendapatkan 9 rekomendasi dari partai koalisi.
"Ini kursi kosong. Mendagri harus tahu bahwa pak gubernur sedang sakit waktu itu. Harusnya dia berusaha agar proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur berjalan. Tapi karena calonnya tidak maju, dibiarkan sampai hari ini," jelas Roy.
Roy secara berani mengaku bisa mempertanggungjawabkan pernyataan dan tudingan yang disampaikannya, meski nantinya bisa saja digugat. Adapula Roy mengaku telah mengikuti Gubernur Lukas Enembe sejak lama.
