Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Habiburokhman menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar soal banyak Pamdal titipan anggota Dewan.
Menurutnya pernyataan Indra tersebut perlu ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh MKD.
Ia mengusulkan agar MKD memanggil kembali Indra untuk memberikan keterangan lebih detail. Terutama ihwal adanya anggota DPR yang menitipkan orang untuk dipekerjakan sebagai Pamdal.
"Kami akan panggil kembali beliau agar memberikan keterangan yang jelas dan detail. Siapa saja anggota DPR yang menitip penerimaan Pamdal dan apakah ada pelanggaran prosedur dalam rekrutmen karena tekanan anggota DPR tersebut," kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (29/9/2022).
Habiburokhman menilai anggota DPR yang menitipkan orang itu bisa saja dikenakan sanksi apabila memang terbukti melanggar.
"Kalau anggota DPR menitip proses penerimaan Pamdal sehingga terjadi pelanggaran prosedur maka anggota DPR tersebut bisa dikenai sanksi oleh MKD," ujar Habiburokhman.
Banyak Pamdal Titipan Anggota Dewan
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan bahwa Pengamanan Dalam atau Pamdal di DPR memang tidak terdidik secara militer.
Hal itu disampaikan Indra dalam rapat di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI pada Rabu (28/9). Ia hadir untuk mengklarifikasi ihwal pelarangan masuk Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santosa oleh Pamdal di gerbang depan pada Senin (26/9).
Baca Juga: Diusulkan PKS, MKD Rotasi Posisi Ketua dari Aboe Bakar Kini Dijabat Adang Daradjatun
"Memang problem utama yang harus saya sampaikan adalah Pamdal-Pamdal kita ini bukan pamdal pamdal yang terdidik secara militer dan terdidik secara kesamaptaan," kata Indra dikutip Kamis (29/9/2022).
