Infografis
Suara.com - Gubernur Papua Lukas Enembe memang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek anggaran APBD. Dua kali sudah ia dipanggil KPK. Namun, pemimpin Papua itu tetap mangkir.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Lukas Enembe tak kunjung memenuhi panggilan KPK dengan alasan sedang sakit parah. Dia juga sempat meminta izin Presiden Jokowi buat ke luar negeri untuk berobat.
Kini, perkembangan kondisi kesehatan Lukas Enembe pun diungkap koordinator tim pengacaranya, Stevanus Roy Rening. Ia mengakui kondisi kesehatan kliennya sudah membaik.
Meski demikian, dokter pribadi yang menangani Lukas tengah berupaya mendatangkan dokter dari Singapura.
Baca Juga: Bela Istri Ferdy Sambo, Tokoh NU: Febri Diansyah Telah Melukai Masyarakat Batak
"Memang dokter pribadi Gubernur Enembe saat ini sedang mengupayakan mendatangkan dokter yang menangani sakit beliau dari Singapura," ungkap Roy Rening kepada wartawan di Jayapura, Rabu (29/9/2022).
Roy juga membeberkan pertemuan Lukas dengan Ketua Komnas HAM di rumah pribadi sang klien di Koya, Jayapura. Dalam momen itu, Lukas mengaku sakit dan tidak bisa duduk. Ia juga harus bergantung pada dokter pribadi.
Adapun Ketua Komnas HAM sempat menanyakan tentang stroke yang dialami Lukas Enembe. Keduanya juga banyak membahas hal lain karena ternyata sudah saling mengenal.
Mengenai langkah selanjutnya yang akan diambil Komnas HAM, Roy mengaku masih belum tahu.
"Tidak ada pembicaraan detail dan kami tidak mengetahui langkah yang akan diambil Komnas HAM," aku Roy Rening.
Baca Juga: Bela Istri Ferdy Sambo, Tokoh NU: Febri Diansyah Melukai Perasaan Orang Batak
Lukas Enembe tidak cuma bertemu dengan Komnas HAM. Ia juga sempat berteleponan dengan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu. Dalam perbincangan itu, KPK meminta Lukas Enembe segera ke Jakarta untuk diperiksa.
Namun, sejauh ini kondisi kesehatan Lukas Enembe belum memungkinkan, menurut Roy. Rencananya, dokter dari KPK dan IDI akan melakukan pemeriksaan. Kemungkinan juga akan ada rekomendasi untuk berobat di Singapura.
Lebih lanjut, Roy juga menyebut Direktur Penyidikan KPK telah menyatakan tetap menghormati HAM selama proses penyelidikan Lukas Enembe. KPK berharap tidak ada lagi narasi Lukas dijemput paksa dan berdampak pada kesehatannya.
Hal itu pun diapresiasi Roy. Apalagi ia menyebut kliennya itu sudah stroke sampai empat kali. Jika sampai ada apa-apa terhadap Lukas Enembe, ia pun bertanya siapa yang mau bertanggung jawab.
"Siapa yang akan bertanggung jawab bila tiba-tiba tensi Gubernur Enembe naik 200? Karena sebelumnya beliau sudah empat kali mengalami stroke," tandas Roy.
