Infografis
Suara.com - Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menyebut mantan Kasubdit Keamanan Negara atau Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Raindra Ramadhan Syah menyatakan banding terhadap putusan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang menjatuhkan sanksi demosi selama empat tahun terhadapnya.
Ia meralat pernyataan sebelumnya yang menyebut Raindra tidak menyatakan banding.
"Hasil sidang KKEP atas nama pelanggar AKBP RRS yang semula pelanggar disampaikan tidak banding diralat menjadi pelanggar menyatakan banding," kata Ramadhan kepada wartawan, Rabu (28/9/2022).
KKEP sebelumnya menjatuhkan sanksi mutasi bersifat demosi selama empat tahun kepada Raindra buntut ketidakprofesionalannya terkait penanganan kasus pembunuhan Brigadir J alias Nopryansah Yosua Hutabarat dengan tersangka utama Ferdy Sambo.
Ramadhan ketika itu menyampaikan ini berdasar hasil sidang KKEP yang digelar selama 12 jam pada Selasa (27/9/2022) kemarin. Sidang digelar sejak pukul 11.00 hingga 23.25 WIB.
"Sanksi administratif berupa mutasi bersifat demosi selama empat tahun. Atas putusan tersebut pelanggaran tidak menyatakan banding," kata Ramadhan dikutip dari YouTube TV Polri, Rabu (28/9/2022).
Selain itu, Raindra juga diwajibkan menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan pihak yang dirugikan akibat ketidakprofesionalannya. Kemudian dia juga diwajibkan mengikuti pembinaan kepribadian mental hingga agama.
"Sanksi administratif selanjutnya penempatan khusus selama 29 hari sejak 12 Agustus sampai 10 September di patsus Divisi Propam Polri. Ini sudah dijalani," jelas Ramadhan.
Lima Anggota Dipecat
Baca Juga: Ferdy Sambo, Putri Candrawathi Dan Tiga Tersangka Segera Disidangkan
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya menyebut sebanyak 97 anggotanya telah diperiksa Inspektorat Pengawasan Khusus atau Itsus terkait kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo selaku tersangka utama. Dari hasil pemeriksaan, 35 di antaranya diduga telah melakukan pelanggaran etik.
