Protes di Iran Berlanjut, Polisi Bentrok dengan Warga

SiswantoABC Suara.Com
Rabu, 28 September 2022 | 15:25 WIB
Protes di Iran Berlanjut, Polisi Bentrok dengan Warga
Aksi unjuk rasa atas kematian Mahsa Amini. (AFP)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Tidak terasa kita sudah di pertengahan pekan lagi.

Ada banyak kejadian di penjuru dunia, beberapa diantaranya adalah lanjutan dari apa yang terjadi di pekan lalu.

Inilah sejumlah laporan utama yang terjadi dalam 24 jam terakhir, yang kami rangkum dalam Dunia Hari Ini, edisi 28 September 2022.

Selamat membaca!

Baca Juga: Buntut Kematian Mahsa Amini, Partai Reformis Desak Iran Akhiri Wajib Jilbab

Protes terus berlanjut di Iran

Unjuk rasa terkait tewasnya Mahsa Amini saat ditahan polisi karena cara berpakaiannya, terus berlanjut di Iran.

Rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan pengunjuk rasa menyerukan adanya perubahan, sebelum mereka bentrok dengan polisi dan pasukan keamanan yang melepaskan gas air mata di Tehran, Tabriz, Karaj, Qom, Yazd dan banyak kota lainnya.

Sejauh ini sudah ada ratusan orang yang ditangkap di Iran akibat unjuk rasa, termasuk aktivis dan pengacara hak asasi manusia, serta setidaknya 18 jurnalis, seperti yang dikatakan juru bicara Komisioner Hak Asasi di PBB.

Tapi jumlahnya bisa lebih dari itu menurut lembaga hak asasi di Iran.

"Ribuan orang sudah bergabung dalam demonstrasi anti-pemerintah di seluruh pelosok negeri dalam 11 hari terakhir," ujar Rabina Shamdasani.

Baca Juga: Apa Itu Polisi Moral Iran? Adili Mahsa Amini Gegara Aturan Hijab hingga Tewas

Pencarian korban longsor tambang emas

Dari Indonesia, upaya untuk mencari sisa lima korban longsor tambang emas di Desa Buluh Kuning, Kalimantan Selatan masih dilakukan.

Menurut Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasih ada 17 orang yang menjadi korban dan baru 12 orang yang ditemukan. Enam diantaranya meninggal dan sisanya selamat.

Longsor di tambang emas tersebut terjadi Senin malam kemarin.

Kepulauan Solomon tolak perjanjian dengan Amerika Serikat

Kepulauan Solomon memberikan sinyal jika mereka tidak akan menandatangani deklarasi berisi 11 poin yang sedang dirundingkan antara Amerika Serikat dan negara-negara Pasifik minggu ini.

Deklarasi dibuat untuk memberikan kerangka kerja keterlibatan lebih luas Amerika Serikat di Pasifik, saat pengaruh China di Pasifik juga menguat.

Beberapa pemimpin negara Pasifik lainnya diperkirakan akan menandatangani deklarasi dalam pertemuan dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih hari ini dan besok, yang jadi pertama kalinya bagi pemimpin negara-negara Pasifik diundang langsung ke Washington DC.

Beberapa hal yang ada dalam proposal Amerika Serikat antara lain soal penanganan perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, serta keamanan.

Inikah yang diinginkan warga Ukraina? 

Pejabat pro-Moskow mengatakan warga yang tinggal di empat kawasan yang sudah diduduki oleh Rusia setuju untuk bergabung dengan Rusia dalam refrendum.

Menurut pejabat setempat, 93 persen suara di kawasan Zaporizhzhia mendukung aneksasi yang dilakukan Rusia, 87 persen di kawasan Kherson, 98 persen untuk kawasan Luhanks, dan 99 persen di Donetsk. Keempat wilayah tersebut mencakup sekitar 15 persen kawasan Ukraina.

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan hasil ini "secara drastis mengubah masalah hukum internasional terkait wilayah tersebut dalam hal memberikan perlindungan dan pengamanannya."

Tapi itu versi Rusia, Ukraina sendiri mendesak Uni Eropa untuk menerapkan sanksi baru kepada Rusia karena dalam pemungutan suara, banyak warga yang harus melakukannya di bawah todongan senjata.

Rusia usir pejabat konsuler Jepang

Jepang menyampaikan protes dan menuntut permohonan maaf dari Rusia karena telah menahan salah seorang staf konsuler mereka di Moskow.

Pejabat keamanan Rusia mengatakan pejabat Jepang tersebut "tertangkap basah" melakukan tindakan mata-mata dan sudah diperintahkan meninggalkan negeri tersebut.

Menurut Kementerian Luar Negeri Jepang, pejabat tersebut ditahan tanggal 22 September dan diinterogasi dengan mata ditutup dan kedua tangan dan kepalanya ditekan sehingga tidak bisa bergerak.

Hari Senin, Kementerian Luar Negeri Rusia memberitahu Kedutaan Jepang di Moskow bahwa pejabat tersebut masuk dalam kategori "persona non grata" dan harus meninggalkan negeri tersebut dalam waktu 48 jam.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI