Anies Dilaporkan ke Bawaslu Gegara Tabloid, Demokrat Pertanyakan Pelapor: Tahapan Pilpres 2024 Belum Mulai!

Rabu, 28 September 2022 | 12:00 WIB
Anies Dilaporkan ke Bawaslu Gegara Tabloid, Demokrat Pertanyakan Pelapor: Tahapan Pilpres 2024 Belum Mulai!
Tabloid berisi pencapaian Anies Baswedan beredar di Masjid Al Amin Kota Malang. [Foto: Times Indonesia]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Sebelumnya penyebaran tabloid berisi prestasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh relawan P-24 di Kota Malang berbuntut panjang. Gara-gara ulah relawan, Anies kini malah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Koordinator Nasional Masyarakat Sipil Peduli Demokrasi (Kornas PD) Miartiko Gea mengatakan penyebaran tabloid itu merupakan tindakan kampanye terselubung. Menurutnya, hal ini tidak pantas karena masih jauh dari tahapan kampanye Pemilu.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi sekolah berkonsep net zero carbon atau netralitas karbon di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Ragunan 08, Jalan Harsono, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (28/9/2022)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi sekolah berkonsep net zero carbon atau netralitas karbon di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Ragunan 08, Jalan Harsono, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (28/9/2022)

"Kami hari ini melapor ke Bawaslu RI terkait dengan dugaan terjadinya kampanye terselubung yang dilakukan oleh Anies, pendukung Anies Baswedan di Kota Malang ya," ujar Gea kepada wartawan, Selasa (27/9/2022).

Ia mengaku menyayangkan penyebaran tabloid itu, terlebih dilakukan di tempat ibadah. Karena itu, ia berharap Bawaslu segera memproses pelaporannya ini.

"Kami dari Kornas PD, Koordinator Nasional Sipil Peduli Demokrasi menganggap bahwa ini masuk kategori pelanggaran pemilu. Lalu kami melaporkan ke Bawaslu RI untuk mulai diproses," ucapnya.

Selain itu, pelaporan ini ia juga dianggapnya sebagai pesan agar segala pihak tidak melakukan politik identitas. Cara ini disebutnya hanya akan memecah persatuan dan kesatuan bangsa.

"Ini kan menjadi ancaman disintegritas bangsa nah kemudian harusnya politik politik harus lebih beradap ya lebih etis, jangan kemudian melakukan pelanggaran pelanggaran yang menimbulkan perpecahan bangsa," pungkasnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI