Suara.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menilai tidak ada yang istimewa dari keputusan DPC PPP se-Jakarta yang merekomendasikan Anies Baswedan menjadi calon presiden (capres) pada Pilpres 2024.
Menurutnya, hal tersebut wajar karena nama yang diajukan tersebut baru sebatas rekomendasi.
"Menurut kami itu keputusan yang biasa saja. Keputusan hal yang wajar saja sebagai sebuah organisasi partai dewan pimpinan cabang merekomendasikan nama, itu hal yang biasa, hal yang lumrah, tidak ada yang istimewa," kata Baidowi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/9/2022).
Baidowi menjelaskan, rekomendasi Anies untuk menjadi capres menjadi hal biasa dan tidak istimewa. Sebabnya, DPC PPP di wilayah lain juga merekomendasikan nama lain.
"Karena DPC DPC yang lain di luar DKI Jakarta juga menyampaikan usulan nama-nama yang berbeda dengan DKI Jakarta," kata Baidowi.
Apalagi, kata Awiek, hal itu masih berupa rekomendasi. Sedangkan, PPP belum secara resmi mengusulkan capres. Nantinya, keputusan itu baru akan ditentukan melaui mukernas atau rapimnas.
"Itu baru usulan di tingkat cabang. Sementara cabang kita di Indonesia ada 514 cabang yang bersuara. Kemarin itu baru enam cabang karena kebetulan ada di DKI Jakarta sehingga mudah diakses informasinya oleh publik seolah-olah PPP telah memutuskan," kata Baidowi.
Sebelumnya, PPP tidak menyoal usulan kader yang merekomendasikan sejumlah tokoh untuk menjadi calon presiden. Menirit Waketum PPP Arsul Sani hal itu sah-sah saja dilakukan. Lantaran dalam konteks sebagai partai, PPP belum secara resmi mengusulkan nama pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung.
"Tetapi PPP sebagai partai yang bottom up. Artinya, kami memberikan ruang kepada para kader, pengurus mulai dari tingkat bawah sampai ke atas itu untuk menyampaikan usulan dan mengekspresikan dukungannya itu silakan saja," kata Arsul acara Musyawarah Kerja ke-1 PPP DPC Jakarta, dikutip Senin (26/9/2022).
Karena itu, Arsul menegaskan bahwa PPP tidak melarang para pengurus maupun kader dibawah untuk mengundang siapapun tokohnya. Termasuk Anies Baswedan yang diundang DPC PPP Jakarta untuk hadir di acara Musyawarah Kerja ke-1.