Suara.com - Massa kaum tani yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) telah mendatangi kawasan Gedung DPR RI, Selasa (27/9/2022). Adapun aksi unjuk rasa dilakukan dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional (HTN).
Pantauan Suara.com di lokasi, pada pukul 10.00 WIB massa aksi telah berkumpul di depan gedung DPR. Sejumlah spanduk tuntutan juga dibawa oleh massa aksi.
"Hentikan perampasan tanah dan kriminalisasi petani," seru massa aksi.
"Cabut UU Cipta Kerja dan Seluruh Kebijakan Yang Bertentangan Dengan UUPA 1960."
Baca Juga: Mahasiswa Hingga Petani Bergabung Demo Di Gedung DPR Hari Ini, 4.400 TNI-Polri Disiagakan
Selain petani, massa aksi yang turun ke jalan juga berasal dari mahasiswa, nelayan, buruh hingga kaum miskin kota.
Sementara itu, arus lalu lintas di depan gedung DPR RI nampak tersendat. Aparat kepolisian terlihat berjaga dan mengatur lalu lintas di sekitar lokasi.
Ribuan Aparat Dikerahkan
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin menyebut total personel yang diterjunkan untuk mengamankan aksi demonstrasi mencapai 4.400 personel. Mereka merupakan personel gabungan TNI-Polri.
"Untuk wilayah Jakarta Pusat seluruhnya di siagakan 4.400 personel gabungan TNI-Polri," kata Komarudin saat dikonfirmasi, Selasa (27/9/2022).
Baca Juga: Peringatan HTN 2022, Ribuan Kaum Tani dan Rakyat Gelar Aksi di Gedung DPR Esok Hari
Selain itu, rekayasa lalu lintas juga telah disiapkan di sekitar Gedung DPR RI. Namun, pelaksanaannya bersifat situasional.
"Situasional melihat kondisi nanti di lapangan," katanya.
Adapun tema yang digagas oleh Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) adalah "Tegakkan Konstitusionalisme Agraria Untuk Kedaulatan dan Keselamatan Rakyat." Lima ribu massa aksi dari berbagai elemen akan turun ke jalan esok hari.
"Lima ribu massa petani dan gabungan elemen rakyat dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten dan Lampung akan bergabung pada puncak Peringatan HTN besok," kata perwakilan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika saat dikonfirmasi, Senin (26/9/2022).
MSssa aksi terdiri dari Serikat Petani Pasundan (SPP), Serikat Tani Indramayu (STI), Serikat Petani Majalengka (SPM), dan Pergerakan Petani Banten (P2B).
Kemudian ada Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB), STAM Cilacap, dan STIP Pemalang dari Jawa Tengah, serta Formaster dari Provinsi Lampung.
Pada hari yang sama, lanjut Dewi, aksi serupa juga akan digelar secara serentak di Sumatera Utara, Jambi, Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, NTB, dan NTT.
Dalam rangkaian aksi di daerah itu, KNPA bekerjasama dengan aliansi-aliansi di daerah di berbagai provinsi seperti APARA, GESTUR, GERAK, dan ARB.
HTN, kata Dewi, ada sejak Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) disahkan pada 1960. Dalam Undang-Undang tersebut, negara diwajibkan mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunannya.
"Hingga semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat," jelas dia.
Dalam peringatan HTN 2022, KNPA kepada MPR RI untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Selain itu, KNPA meminta pertanggungjawaban Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas penyimpangan terhadap Konstitusionalisme Agraria yang menjadi mandat UUD 1945 dan UUPA 1960.
"Termasuk kegagalan pelaksanaan Reforma Agraria selama 8 (delapan) tahun terakhir pemerintahan ini berjalan," beber dia.