Infografis
Suara.com - Pengacara Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening menyampaikan permohonan maaf kliennya seusai disinggung Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghormati panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Bapak Presiden minta maaf, Bapak Gubernur menghormati hukum," kata Stefanus dalam jumpa pers di kantor perwakilan Pemerintah Provinsi Papua di Jakarta Selatan, Senin (26/9/2022).
Stefanus memastikan Lukas Enembe akan menghormati proses hukum yang berjalan. Namun begitu, dia menyebut kliennya itu kini dalam kondisi sakit dan masih perlu perawatan.
"Kami menghormati Bapak Presiden mengatakan begitu. Bapak Presiden tahu bahwa Bapak Lukas sakit, kami menunggu beliau sembuh," jelas Stefanus.
"Tapi kita juga mau sampaikan kepada Bapak Presiden Jokowi bapak sedang sakit dan bagaimana kita mencari solusinya agar disembuhkan dulu penyakitnya," imbuhnya.
Lagi-lagi Tak Hadir di KPK
Lukas Enembe kembali tidak menghadiri pemanggilan pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin (26/9/2022) hari ini. Alasannya, kondisi Lukas Enembe memburuk belakangan ini.
"(Lukas Enembe) Sakit tidak bisa hadir. Kondisi dia menurun, kaki sudah mulai membengkak. Sakit ginjal, tekanan darah tinggi, jantung bocor dan diabetes," kata Stefanus saat jumpa pers di Jakarta Selatan, Senin.
Stefanus lalu menjelaskan salah satu syarat pemeriksaan yakni terperiksa harus dalam kondisi sehat. Dia menyebut kliennya itu direncanakan akan menjalani perawatan dekat-dekat ini.
Baca Juga: Didatangi Kubu Lukas Enembe, Komnas HAM Minta KPK Peka soal Aspek HAM Tersangka
Jokowi Wanti-wanti Lukas Enembe
Presiden Jokowi meminta Gubernur Papua Lukas Enembe menghormati pemanggilan yang dilayangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan suap dari gratifikasi proyek bersumber APBD Papua.
Orang nomor satu di Indonesia ini menegaskan agar semuanya menghormati panggilan dan proses hukum yang ada di KPK.
"Saya sudah sampaikan agar semuanya menghormati panggilan KPK dan hormati proses hukum yang ada di KPK. Semuanya," kata Presiden Jokowi di Base Ops Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (26/9/2022).
Menurutnya, semua warga memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Untuk itu, presiden menegaskan bahwa proses hukum di KPK harus dihormati.
"Saya kira proses hukum di KPK semua harus dihormati. Semua sama di mata hukum," ujarnya.
