Infografis
Suara.com - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai tudingan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY terkait adanya skenario kecurangan di Pemilu 2024 blunder. Di sisi lain, tudingan tersebut justru dianggap bisa menjadi bumerang utnuk partai Demokrat.
Adi menilai, pernyataan SBY terkait dugaan adanya kecurangan itu masih bersifat asumsi yang berpotensi membahayakan Demokrat jika tidak bisa membuktikannya.
"Sebenarnya kritik yang semacam ini adalah perkara alamiah dalam politik kita, tapi kalau tidak kuat data dan argumen, maka akan menjadi blunder yang cukup luar biasa," kata kepada wartawan, Minggu (25/9/2022).
Lebih lanjut, Adi mengungkapkan bawa kecurangan Pemilu di masa pemerintahan SBY pada tahun 2009 itu sendiri pernah terjadi. Hal itu bahkan menurutnya dibuktikan dengan adanya permasalahan terkait Daftar Pemilih Tetap atau DPT.
![Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (batik cokelat) usai bertemu dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (batik biru) di NasDem Tower, Jakarta, Minggu (5/6/2022). [Dok.Antara]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/06/06/56242-sby-dan-ahy.jpg)
Ketika itu, kata dia, ada sekitar 45 juta masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih. Bukti tersebut diklaim diperkuat dengan adanya pernyataan sikap dan petisi yang ditandatangani oleh partai-partai oposisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) hingga aktivis demokrasi.
"Ada 45 juta penduduk yang tidak menggunakan bahkan gagal menggunakan hak suaranya karena persoalan DPT. Pemilu 2009 dianggap gagal, lantaran disinyalir ada permainan dalam jumlah DPT yang kemudian menghilangkan begitu banyak hak suara," katanya.
Di samping itu, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Islam Negara atau UIN Jakarta tersebut juga berpendapat bahwasannya pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimuti Yudhoyono alias AHY yang mengklaim 70 sampai 80 persen pembangunan di era presiden Joko Widodo atau Jokowi merupakan kinerja ayahnya, SBY itu salah kaprah. Sebab, menurutnya di masa pemerintahan SBY justru beberapa proyek banyak yang mangkrak.
"Semua orang juga tahu bahwa bandara di zaman Jokowi jauh lebih banyak ketimbang SBY, terus pembangunan jalur kereta api, bendungan dan lainnya itu adalah variabel yang sebenarnya tidak butuh ahli untuk menjelaskan itu semua," kata dia.
Turun Gunung
SBY sempat mengklaim dirinya telah melihat adanya kecurangan pada Pemilu 2024. Karena itu politisi yang pernah menjabat presiden dua periode ini mengaku akan kembali turun gunung.
Hal ini seperti dilihat Suara.com di unggahan akun Instagram @jayalah.negeriku. Tampak SBY berdiri di podium dan memberi arahan kepada para kadernya.
"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilu 2024 mendatang?" ucap SBY sebagai pembuka arahannya, dikutip pada Sabtu (17/9/2022).
"Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," sambung SBY yang bak langsung melempar bom.
Lalu dugaan kecurangan seperti apa yang dimaksud SBY?
SBY menyatakan mengetahui informasi bahwa Pilpres 2024 nanti akan diatur untuk dua pasangan Capres dan Cawapres sesuai keinginan penguasa. Karena itu, jelas SBY, pihak oposisi jangan berharap bisa mengajukan Capres.
"Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan Capres Cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentu saja. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan?" imbuhnya.
Kecurangan yang konon, menurut SBY, siap dilakukan di Pemilu 2024 ini pemicu sang mantan presiden untuk turun gunung. Tujuannya diklaim demi mempertahankan Pemilu sebagai ajang untuk rakyat memilih dan dipilih alih-alih dikendalikan oleh penguasa.
SBY lantas membandingkannya dengan masa ketika Demokrat berada di lingkup pemerintahan selama 10 tahun ia menjabat.
"Dan ingat, selama 10 tahun dulu kita di pemerintahan, dua kali melaksanakan Pemilu serta Pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu," pungkas SBY.
Video yang semula diunggah akun TikTok @pdemokrat.sumut itu menuai pro dan kontra. Sebagian mendukung agar Demokrat kembali menjabat di pemerintahan, sementara sekelompok lain menilai narasi SBY sudah tak lagi relevan dengan situasi sekarang.
