Infografis
Suara.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) membahas mengenai nasib para korban pelanggaran hak asasi manusia atau HAM masa lalu. Menurut LPSK, kunci proses rehabilitasi para korban adalah dengan melakukan sinergi antarelemen negara.
Sinergi antarelemen negara itu diterapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2022. Menurut akil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu, hal itu perlu diperkuat demi memaksimalkan rehabilitasi para korban HAM.
"Ini perlu diperkuat agar jauh lebih optimal dan maksimal dalam rehabilitasi para korban. Untuk itu, elemen kekuatan negara, baik di kementerian maupun lembaga harus disinergikan," kata Edwin Partogi Pasaribu di Jakarta, Minggu (25/9/2022).
Edwin menjelaskan bahwa kekuatan sinergi antarkementerian dan lembaga diperlukan menyusul kebijakan pemerintah menerbitkan Keppres tentang Penyelesaian Nonyudisial Kasus Pelanggaran HAM Berat.
"Itu kita serahkan kepada pemerintah, LPSK hanya dalam posisi siap saja apabila ada yang terkait dengan korban maka berdasarkan undang-undang wilayah kerjanya di LPSK," jelas Edwin.
Ia melanjutkan, meski hukuman bagi para pelaku kejahatan HAM berat masa lalu akan sulit dilakukan, namun pemulihan, masa depan termasuk harkat, martabat korban dan keluarganya harus dipulihkan.
Secara umum, lanjutnya, LPSK dalam posisi siap membantu tim penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu sebagai wujud menuntaskan mandatnya. Terlebih LPSK juga telah melindungi banyak korban pelanggaran HAM.
"Kami punya korban-korban pelanggaran HAM berat yang sudah dilindungi LPSK," tambah Edwin.
Berdasarkan data LPSK, lembaga ini telah memberikan perlindungan korban pelanggaran HAM berat yang jumlahnya sekitar 4.500 jiwa.
Baca Juga: Keunikan Putri Candrawathi, Satu-satunya Orang yang Bikin LPSK Heran, Butuh Perlindungan Tapi...
Para korban berasal dari berbagai peristiwa. Di antaranya tragedi 1965, Tanjung Priok, Talang Sari, Rumah Geudong Aceh, dan peristiwa Jambo Keupok.
Artinya, Edwin mengungkap sudah ada sekitar 4.500 jumlah korban pelanggaran HAM berat yang telah mendapatkan perlindungan LPSK berupa rehabilitasi bantuan medis, psikologi, dan psikososial.
