Suara.com - Saling serang antara PDI Perjuangan dan Partai Demokrat masih terus terjadi setelah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku siap turun gunung di Pemilu 2024.
Mulai dari isu pembangunan infrastruktur sampai wacana pencapresan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bahkan menjadi topik perdebatan panas.
Wacana yang sejatinya belum dikonfirmasi Demokrat ini rupanya mendapat respons pedas dari kader PDIP, Adian Napitupulu. Anggota Komisi VII DPR ini secara tidak langsung mempertanyakan kepercayaan diri AHY untuk mencalonkan diri sebagai RI 1.
Pasalnya menurut Adian, AHY belum mempunyai pengalaman sebagai pejabat publik yang memadai. Adian juga sempat mengungkit pengunduran diri AHY dari TNI sebelum fokus meneruskan karier politik keluarganya.
"Mencalonkan diri menjadi presiden, menurut saya, itu hak setiap warga negara, siapapun boleh. Tapi kan di titik tertentu rakyat akan berpikir, apa sih yang pernah dilakukan oleh AHY misalnya," kata Adian ketika hadir di acara Kontroversi besutan Metro TV, dikutip Suara.com, Sabtu (24/9/2022).
Salah satu bentuk nihilnya kontribusi AHY, menurut Adian, adalah karena putra sulung SBY itu belum pernah menjadi pejabat publik sama sekali. AHY diketahui hanya pernah mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 melawan Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama.
"Bupati belum pernah, gubernur belum pernah, DPR RI belum pernah, masih usia muda sudah mundur dari tentara (dan) tidak menyelesaikan jabatannya, kira-kira seperti itu," ujar Adian.
"RT/RW belum pernah, Lurah belum pernah, lalu dia tidak pernah punya pengalaman sebagai pejabat publik, lalu mau memimpin sebuah republik? Nah itu kan, biarlah rakyat nanti akan memilih kepatutannya, kepantasannya," sambungnya.
Sindiran pedas ini Adian sampaikan setelah Partai Demokrat menilai PDIP terlalu overthinking dengan kesiapan SBY untuk turun gunung di Pemilu 2024.
Baca Juga: Agung Laksono Sebut Warga Jawa dan Non-Jawa Punya Hak yang Sama Jadi Capres, Sindir Luhut?
Bukan hanya turun gunung, SBY juga sempat menduga akan ada kecurangan di Pemilu 2024 yang bisa merugikan Partai Demokrat sebagai oposisi pemerintah.