Kemudian untuk isu kedua yakni menolak Omnibus Law yang berbentuk Badan Bank Tanah. Badan Bank Tanah itu merupakan badan khusus yang mengelola tanah serta berfungsi untuk melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pendistribusian tanah.
Menurut Said Iqbal, konsep Bank Tanah itu hanya menjadi ajang komersialisasi terhadap lahan pertanian yang menguntungkan korporasi.
"Sehingga petani tergerus tidak mendapatkan hak tanah garapanya untuk petani itu sendiri tapi Bank Tanah lebih berkonsep menguntungkan korporasi," jelasnya.
Said Iqbal menambahkan kalau para petani juga tidak mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT). Karena itu, dalam pertemuannya dengan pihak Istana, baik Said maupun Rully sama-sama menyampaikan penolakan kenaikan harga BBM.
"Terbukti bahwa petani tidak mendapatkan BLT, oleh karena itu SPI dan Partai Buruh menolak kenaikan harga BBM yang lebih memberatkan petani."