Telak! Mulan Jameela Kritik Pemerintah Buru-buru Konversi Kompor Induksi: Mbok Dipikir, Nanti Timbul Masalah Lagi!

Jum'at, 23 September 2022 | 14:52 WIB
Telak! Mulan Jameela Kritik Pemerintah Buru-buru Konversi Kompor Induksi: Mbok Dipikir, Nanti Timbul Masalah Lagi!
Telak! Mulan Jameela Kritik Pemerintah Buru-buru Konversi Kompor Induksi: Mbok Dipikir, Nanti Timbul Masalah Lagi! (Suara.com/Novian)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Anggota Komisi VII DPR RI Mulan Jameela mengkritik program pemerintah untuk melakukan konversi kompos gas ke kompor induksi. Menurut dia, program tersebut terlalu dipaksanakan dan tergesa-gesa.

Hal itu disampaikan Mulan dalam rapat kerja antara Komisi VII dengan Ditjen ILMATE Kementerian Perindustrian pada Rabu (21/9).

"Urusan program ini adalah program kebijakan PLN dengan bapak presiden tapi saya lihat sepertinya terlalu buru-buru gitu. Kok mendesak banget," kata Mulan dikutip Jumat (23/9/2022).

Mulan mengatakan bahwa dirinya memahami bahwa Kemenperin sebatas melaksanakan mandat atas kebijakan konversi ke kompor induksi.

Baca Juga: Pro Kontra Konversi Kompor Listrik: Gak Cocok Buat Masakan Indonesia?

Tetapi menurut Mulan, program konversi ke kompor listrik bukan untuk menyelesaikan masalah. Melainkan menambah masalah yang baru.

"Kita tahu Kementerian Perindustrian hanya menjalankan mandat, tahu betul dan ini tujuannya untuk menekan laju impor gas elpiji dan bagaimana menyelesaikan permasalan over supply listrik, tahu betul, tahu betul tapi mbok ya dipikir," kata Mulan.

"Ini benar-benar apa ya, menimbulkan masalah lagi," sambungnya.

Tak Cocok Dipakai

Sebelumnya Mulan memberi kritik dan meminta pemerintah mengkaji lebih dalam terkait pergantian kompor elpiji ke kompor induksi. Ia menyatakan penggunaannya ini belum tentu cocok untuk masyarakat Indonesia.

Baca Juga: Wakili Emak-Emak, Mulan Jameela Kritik Program Kompor Induksi: Masakan Indonesia Beda

Berdasarkan pengalamannya, kompor listrik tidak cocok dipakai untuk memasak menu lokal Indonesia. Mulan bahkan mengaku di rumahnya sudah ada kompor jenis ini, namun yang digunakan masih kompor gas.

Hal tersebut Mulan sampaikan dalam rapat kerja Komisi VII dengan Ditjen ILMATE Kemenperin, Rabu (21/9/2022). Rapat ini juga disiarkan langsung melalui akun media sosial Komisi VII DPR RI.

"Ini saya jujur ya, kapasitas saya sebagai anggota dewan dan sebagai emak-emak. Kami di rumah aja punya kompor listrik tetap tak bisa lepas dari yang gas, karena masakan Indonesia ya beda bukan masakan orang bule yang pancinya ya seukuran gitu aja," ujar Mulan.

Oleh sebab itu, ia berharap program konversi kompor induksi ini tidak dilakukan secara terburu-buru. Menurutnya, jangan sampai program yang mulanya memiliki niat baik untuk menekan impor LPG justru menciptakan masalah baru.

Mulan juga menyoroti soal listrik yang akan digunakan. Ia khawatir pemakaian kompor induksi membuat tagihan listrik masyarakat membludak. Hal ini tentu bisa semakin memberatkan beban mereka.

"Masyarakat yang kekurangan daya listriknya kan 450 VA, ini kebutuhannya 1.200-1.800 watt, gede sekali," ungkap Mulan.

Program pemerintah kali ini rencananya akan diterapkan secara nasional. Menurut Mulan, masih banyak daerah yang belum tersambung listrik, bahkan ada juga beberapa yang sering mati nyala.

Bikin Cepat Rusak

Mulan kemudian mengaku memiliki rumah di Cisarua yang aliran listriknya tidak stabil. Saat mencoba kompor induksi, katanya justru tidak kuat. Akibatnya, kompor itu menjadi rusak.

"Jadi saya juga ada pengalaman ini saya punya rumah di Cisarua. Saya punya kompor listrik di sana, karena listrik enggak stabil kayak di kota itu kompornya rusak. Padahal, enggak di-apa-apain cuma karena listrik nggak stabil," ungkapnya.

Adapun terkait program ini, PLN mengklaim konversi kompor elpiji ke kompor induksi bisa menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena harga keekonomian listrik lebih murah ketimbang harga keekonomian elpiji.

Berdasarkan perhitungan PLN, konversi kompor elpiji ke kompor induksi dalam skala yang lebih besar mampu menghemat APBN menghemat Rp330 miliar per tahun untuk 300 ribu keluarga penerima manfaat pada tahun 2022.

Tahun depan, program ini menargetkan 5 juta keluarga penerimaan manfaat diproyeksikan bisa menghemat Rp5,5 triliun per tahun. Jika jumlahnya mencapai 15,3 juta, maka proyeksi penghematan bisa mencapai Rp16,8 triliun per tahun.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI