Infografis
Suara.com - Menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 memang bukan hal baru jika muncul perdebatan antar partai. Tak terkecuali dari kubu AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) - SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) yang kebanyakan menyinggung Presiden Jokowi dan Partai PDIP.
Adapun berikut serangan-serangan kubu AHY - SBY soal Pilpres 2024. Salah satunya, disebut akan ada kecurangan dalam pemilihan mendatang, yakni pengaturan jumlah kandidat calon presiden.
Bandingkan Kinerja Era SBY dan Jokowi
Dalam Rapimnas Partai Demokrat, AHY membandingkan kinerja Presiden Jokowi dengan SBY. Ia menyampaikan bahwa pemerintahan Jokowi hanya sebatas gunting pita dalam proyek infrastruktur. Sebab hal itu merupakan warisan dari pembangunan sejak pemerintahan SBY.
Sebut Pilpres 2024 Diatur Hanya Dua Calon
Dalam Rapimnas pekan lalu, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono berpidato dan sempat menyebut soal potensi kecurangan di Pilpres 2024 nanti.
Presiden RI ke-6 itu bahkan menyebut, dalam Pilpres 2024 nanti, akan diatur sedemikan rupa agar hanya ada dua pasangan calon saja. Ia menilai hal tersebut seolah menginjak hak rakyat.
“Jahat bukan, menginjak-injak hak rakyat bukan. Pikiran seperti itu bathil, itu bukan hak mereka, Pemilu adalah hak rakyat, hak untuk memilih dan dipilih, yang berdaulat juga rakyat,” ujar SBY dalam pidatonya.
SBY lalu menyinggung ketika 10 tahun ia memerintah sebagai presiden, Partai Demokrat tak pernah melakukan kecurangan seperti itu. Pidatonya ini sontak membuat kubu PDIP merasa 'panas'.
Baca Juga: Tak Diundang dalam Acara PDIP, Ini yang Terjadi Terhadap Elektabilitas Ganjar Pranowo
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Kata Hasto, SBY terlalu berlebihan dan tidak sesuai dengan fakta. Ia tegas menyatakan seharusnya Rapimnas digunakan untuk menyampaikan politik kebenaran.
Hasto kemudian balik menuding Pemilu 2009 di era SBY banyak terjadi kecurangan serta kenaikan harga BBM di masa pemerintahannya yang juga sempat memberatkan masyarakat.
Membandingkan Gaji ASN di Era SBY dan Jokowi
Istri AHY, Annisa Pohan turut membandingkan masa pemerintahan SBY dengan Jokowi. Melalui akun Twitter pribadinya, ia terus mengucapkan terima kasih kepada Presiden SBY sekaligus memanfaatkan momen untuk mempromosikan suaminya sebagai pemimpin yang juga memiliki prestasi.
Dalam cuitannya, Annisa menyoroti beberapa aspek, salah satunya gaji PNS. Menurutnya, gaji aparatur sipil negara ini mengalami kenaikan hingga 9 kali lipat di era pemerintahan SBY.
Selain itu, Annisa membandingkan kenaikan harga BBM yang baru-baru ini diresmikan oleh Presiden Jokowi awal bulan lalu dengan gaji para pengabdi negara yang diklaimnya naik sampai 112 persen.
"Gaji PNS, gaji TNI dan Polri juga naik 9 kali lipat, total 112 persen di zaman Pak SBY. Sekarang malah BBM yang naik. Terimakasih Pak SBY AHY Pemimpin Berprestasi," cuit Annisa pada Minggu (18/9/2022).
Namun, cuitan Annisa Pohan itu justru menuai kritik warganet. Mulai dari mempertanyakan kebenaran klaim kenaikan gaji PNS di era SBY hingga prestasi AHY sebagai pemimpin.
Sindir Jokowi Tidak Bisa Jadi Presiden G20
Pernyataan pengamat politik Boni Hargens yang mengklaim Indonesia seperti berlari di tempat selama 10 tahun diperintah SBY dikomplain oleh politikus Partai Demokrat, Jansen Sitindaon. Ia menilai pemerintahan SBY menunjukkan peningkatan yang nyata, khususnya dari segi nilai APBN.
"Karena itulah kemarin saya bilang, kalau bergerak di tempat, nggak mungkin lah Indonesia masuk G20 yang sekarang difestivalisasi oleh Pak Jokowi. Memang bisa Pak Jokowi menjadi Presiden G20 (kalau tidak ada landasan dari era SBY)?" sambung Jansen.
"2004 ketika Pak SBY pemerintahan dari Ibu Mega, APBN kita itu cuma Rp 400 triliun," tutur Jansen.
"Di 2014, ketika Pak SBY turun, APBN kita sudah hampir Rp 2.000 triliun, Rp 1.800 sekian lah, artinya naik 4,5 sampai 5 kali lipat," lanjutnya.
Jansen kemudian menantang Jokowi membuktikan pemerintahannya tak berjalan di tempat dengan memastikan Indonesia diwarisi APBN hingga beberapa kali lipat seperti yang dilakukan SBY di akhir periode.
"Kalau Pak SBY memberikan APBN kepada Pak Jokowi Rp 1.900 triliun, saya katakan kemarin 4 kali lipat, kalau nanti 2024 Pak Jokowi turun APBN bisa Rp 6.000 triliun, saya cium kaki Pak Jokowi!" tegas Jansen.
Sebut PDIP Playing Victim
Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, angkat bicara menanggapi sindiran Politisi PDIP Aria Bima yang menyebut SBY playing victim demi pencitraan soal pernyataannya yang menyebut potensi kecurangan Pilpres 2024 diatur hanya dua pasangan calon.
Herzaky menyindir balik Aria, bahwa menurutnya yang kerap melalukan playing victim adalah kader-kader partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri. Ia menyinggung aksi menangis PDIP kala memprotes harga kenaikan harga BBM era SBY.
"Yang suka playing victim itu mungkin teman-teman Aria Bima yang pakai adegan menangis seakan-akan korban dan dizalimi ketika BBM dinaikkan di era Pemerintahan Bapak SBY, padahal harga minyak dunia tinggi sekali, mencapai 120 bahkan 150 USD per barel," kata Herzaky kepada wartawan, Selasa (20/9/2022).
Kontributor : Xandra Junia Indriasti
