Infografis
Suara.com - PDI Perjuangan seolah tengah mengalami gonjang-ganjing internal. Pasalnya ada dua nama yang disebut bersaing untuk dipilih Megawati Soekarnoputri untuk bertarung di Pemilu 2024, yakni Ganjar Pranowo dan Puan Maharani.
Namun elektabilitas antara kedua nama diketahui cukup tidak berimbang. Ganjar kerap berada di posisi tiga teratas bersama Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, sedangkan Puan justru masih bertahan di kisaran 2 persen.
Elektabilitas yang jomplang ini pun diamini oleh Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya. Yunarto menilai ada perubahan besar dari segi elektabilitas mulai pertengahan tahun 2021.
"Yang tadinya Pak Prabowo jauh sekali di peringkat satu, Mas Ganjar mulai masuk, sekarang survei-survei antara peringkat satu dan peringkat dua," jelas Yunarto, dikutip Suara.com dari tayangan Sapa Indonesia Malam di KompasTV, Jumat (23/9/2022).
"Ini kan menarik. Pertama kali Mas Ganjar naik itu setelah peristiwa, kita ingat, kejadian PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Ketika kita tahu ada kejadian Mas Ganjar tidak diundang, bukan yang baru ya," sambung Yunarto.
Tidak diundangnya Ganjar di forum-forum PDIP sendiri banyak dikaitkan dengan ketidaksetujuan internal partai untuk mengusung sang Gubernur Jawa Tengah di Pemilihan Presiden 2024.
Namun alih-alih berdampak positif terhadap elektabilitas kandidat lain PDIP, situasi ini justru menguntungkan Ganjar.
"Sebetulnya Ganjar 'diuntungkan', secara tidak langsung, dengan adanya konflik partai ini. Dan memang setelah itu Ganjar dalam survei capres Charta Politika, SMRC, Indikator, berada di peringkat satu," terang Yunarto.
Sebagai informasi, elektabilitas Ganjar saat ini adalah di kisaran 31,3 persen dan menjadikannya berada di urutan pertama. Kemudian ada Prabowo di posisi berikutnya dengan 24,4 persen, lalu Anies di urutan ketiga dengan elektabilitas 20,6 persen.
Baca Juga: Relawan Manut Perintah Ganjar Tahan Diri, GP Mania: Dewan Kopral Bukan Ancaman buat Siapa pun
Sementara itu elektabilitas Puan disebut-sebut masih di kisaran 2 persen, yang kemudian mendorong terbentuknya Dewan Kolonel yang digawangi sejumlah nama Anggota DPR RI Fraksi PDIP.
