Infografis
Suara.com - Kelompok relawan Anies Baswedan yang tergabung dalam Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) ikut angkat bicara soal pemberitaan media luar negeri yang menyebut Presiden Joko Widodo bakal meng-endorse Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden (Capres) pada Pemilu 2024 mendatang.
Sekjen SKI Raharja Waluya Jati mengatakan jika memang pemberitaan itu benar, maka Jokowi sebagai pribadi sah-sah saja mengambil sikap politik. Bahkan dalam hal mendukung atau tidak mendukung calon atau partai politik tertentu dalam Pemilu juga diperbolehkan.
Kendati demikian, Jokowi sebagai pejabat publik tidak pantas memberikan dukungan kepada salah satu kandidat. Sebab, pada diri Jokowi selaku Presiden melekat pula kekuasaan negara.
Sehingga, tentu segala tindakan yang dapat mengarah pada bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan negara sejauh mungkin harus dihindari. Karena itu, ia menyarankan agar Jokowi menghindari politik praktis yang nantinya akan mencoreng citranya.
“Tidak mungkin memisahkan diri pribadi Jokowi sebagai individu dan sebagai pejabat publik. Karena itu, beliau hendaknya menghindari sejauh mungkin kegiatan politik praktis yang dapat menjadi preseden buruk bagi praktik demokrasi di masa mendatang,” ujar Jati dalam keterangannya, Jumat (23/9/2022).
Jati menyatakan bahwa di tahun-tahun terakhirnya, Presiden, Wakil Presiden dan pejabat publik lainnya seharusnya lebih fokus pada kerja-kerja yang menjadi kewenangannya. Ia juga mengingatkan rakyat memiliki hak untuk terus mendapatkan pelayanan terbaik meskipun telah masuk tahun politik.
“Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ke depan dapat berjalan fair jika ada komitmen para pejabat publik untuk setia pada konstitusi dan tidak tergoda untuk menggunakan kekuasaan," tuturnya.
Ia tak ingin nantinya semakin banyak pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan kegiatan politik praktis. Tugas utamanya sebagai pelayan masyarakat malah akan dilupakan.
Baca Juga: Megawati Larang Kader Dansa-dansa Politik Terkait Pemilu 2024, Ganjar: Ya Sudah!
"Sumber daya negara yang dikelola para pejabat publik tidak boleh disalahgunakan melalui tindakan yang berlawan dengan kepentingan umum."
