Sebut Pemilu belum Sepenuhnya Jurdil, Fadli Zon: Selalu Ada Masalah dan Kecurangan

Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan bahwa pelaksanaan Pemilu di Indonesia belum sepenuhnya jujur dan adil alias Jurdil. Pemilu masih diwarnai dengan kecurangan-kecurangan.

Hal itu ia sampaikan menanggapi pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (AHY).

"Selalu ada masalah dan kecurangan, baik kecurangan sistemik, terstruktur, dan masif," kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamisn (22/9/2022).

Kendati begitu Fadli menganggap apa yang menjadi pernyataan SBY adalah hal yang sah sebagai suatu pendapat.

Baca Juga: Bawaslu Butuh Dukungan OKP dalam Mengawasi dan Mencegah Pelanggaran Pemilu 2024

Lebih dari itu, Fadli menilai ada keinginan SBY untuk kembali ikut campur di Demokrat lewat pernyataan-pernyataan yang disampaikan Presiden ke-6 RI tersebut.

"Saya kira lebih kepada statement politik Pak SBY akan ikut campur tangan lagi dalam partainya. Menurut saya sah-sah saja," kata Fadli.

Diketahui SBY mengatakan bahwa dia telah mendengar dan mengetahui ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur serta tidak adil.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan ada atau tidak ada tudingan dari SBY, pemilu pasti diwarnai kecurangan.

Mahfud menyontohkan "pada zaman Pak SBY juga banyak kecurangan."

Baca Juga: Mahfud MD Sebut Pemilu Era SBY Juga Banyak Kecurangan, Susi Pudjiastuti sampai Heran: Maksudnya Itu Biasa?

Mahfud mengatakan bahwa dia banyak tahu kecurangan -- pada pemilu era pemerintahan SBY -- karena waktu itu menjabat ketua Mahkamah Konstitusi.

Mahfud menyebut kecurangan yang terjadi bukan dilakukan pemerintah terhadap partai, tetapi antara pendukung partai.

"Lah, buktinya mereka menggugat ke MK atas hasil perolehan suara yang diperoleh partai lain. Bahkan ada juga yang menggugat karena merasa dicurangi oleh sesama anggota partai," kata Mahfud.

Menurut Mahfud lain halnya dengan kecurangan yang terjadi di era Orde Baru. Di era itu, kecurangan terjadi secara vertikal karena melibatkan penguasa.

"Sekarang curangnya horizontal terjadi antar kelompok rakyat yang sama-sama ikut pemilu."

Sebelumnya SBY mengatakan bahwa dia telah mendengar dan mengetahui tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan karena itu dia "harus turun gunung menghadapi pemilu 2024".

"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilu 2024 mendatang?" kata SBY dalam unggahan akun Instagram @jayalah.negeriku.

"Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil."

SBY menyebut bahwa dia mengetahui informasi pemilihan presiden nanti akan diatur untuk dua pasangan kandidat sesuai keinginan penguasa.

"Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentu saja. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan?" katanya.

SBY kemudian merasa bahwa dia harus turun gunung untuk mempertahankan pemilu sebagai ajang untuk rakyat memilih dan dipilih.

SBY membandingkan dengan masa ketika Partai Demokrat berada di lingkup pemerintahan selama 10 tahun atau selama dia menjabat Presiden RI untuk dua periode.

"Dan ingat, selama 10 tahun dulu kita di pemerintahan, dua kali melaksanakan pemilu serta pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu," kata SBY.