Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi sempat diberitakan akan mempertimbangkan untuk mendukung atau "endorse" Prabowo Subianto sebagai suksesornya pada Pilpres 2024. Berita ini ditulis oleh sebuah surat kabar yang berbasis di Singapura.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, pemberitaan mengenai Presiden Jokowi bakal meng-endorse Ketua Umum Partai Gerindra itu pun mendapatkan respons dari organisasi masyarakat pendukung Anies Baswedan, Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI).
Loyalis Anies ini menegur Presiden Jokowi yang masih menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia. Menurut SKI, Presiden Jokowi seharusnya menghindari melakukan kegiatan politik praktis karena bisa berdampak buruk.
“Tidak mungkin memisahkan diri pribadi Jokowi sebagai individu dan sebagai pejabat publik," ujar Sekjen SKI Raharja Waluya Jati dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/9/2022).
Baca Juga: Emil Dardak Sebut Ada Dorongan Akar Rumput Demokrat Jatim untuk AHY-Anies untuk Maju Pilpres 2024
"Karena itu, beliau hendaknya menghindari sejauh mungkin kegiatan politik praktis yang dapat menjadi preseden buruk bagi praktik demokrasi di masa mendatang,” tegurnya.
Jati menyebut Presiden Jokowi sebagai pribadi memang berhak mengambil sikap politik. Tak terkecuali mengenai mendukung atau tidak mendukung calon maupun partai politik tertentu dalam Pemilu.
Namun, sebagai pejabat publik, dukungan atau ‘endorsement’ tersebut tentu tidak sepantasnya untuk dilakukan oleh seorang pemimpin negara.
Jati juga mengingatkan, Presiden Jokowi beserta wakilnya, Ma'ruf Amin, seharusnya fokus bekerja untuk rakyat di tahun-tahun terakhir jabatan mereka.
Terlebih, lanjut Jati, masyarakat berhak untuk terus mendapatkan pelayanan terbaik dari pejabat publik, meskipun pejabat tersebut telah memasuki tahun-tahun politik.
Baca Juga: Anies Ultimatum Pedagang dan Pengelola Pasar: Jangan Cari Keuntungan Terlalu Banyak
“Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ke depan dapat berjalan fair jika ada komitmen para pejabat publik untuk setia pada konstitusi dan tidak tergoda untuk menggunakan kekuasaan," pesan Jati.
"Sumber daya negara yang dikelola para pejabat publik tidak boleh disalahgunakan melalui tindakan yang berlawan dengan kepentingan umum,” sambungnya.
Dalam kesempatan ini, SKI turut mengapresiasi kekompakan tiga partai yang disebut-sebut sebagai caloan koalisi pengusung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Partai yang dimaksud adalah Partai NasDem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Ini setelah beredarnya tiga ketua umum partai tersebut, yakni Surya Paloh, Agus Harimurti Yudhoyono, Ahmad Syaikhu, bersama dengan Anies Baswedan dan Jusuf Kalla dalam satu frame. Foro itu dinilai sebagai tanda positif adanya koalisi.
“Meskipun hanya bertemu di dalam resepsi pernikahan, mereka seperti mengirimkan pesan kepada publik tentang kehendak untuk ‘membentuk keluarga baru’ dengan meminang Anies,” ujar Jati.
SKI turut menyadari tidak mudah bagi ketiga parpol itu untuk menyatukan kepentingan yang ada, mengingat kokohnya karakter yang dimiliki masing-masing.
Namun, Jati menyakini ketiga partai itu akan mengesampingkan berbagai perbedaan mereka demi menjawab doa masyarakat yang menginginkan perubahan negeri menjadi lebih baik.
Atas dasar itu, SKI bakal terus menerus mendorong agar ketiga pemimpin partai tersebut segera menuntaskan pembicaraan yang diperlukan dalam rangka mengusung pencalonan Anies Baswedan.
