Infografis
Suara.com - Salah satu pertanyaan besar yang belum pernah dijawab Menko Marives Luhut Binsar Pandjaitan dengan jelas adalah mengenai big data.
Kala itu Luhut mengaku memiliki big data berisi 110 juta yang disebut mendukung wacana penundaan pemilihan umum 2024.
Kekinian Luhut menyinggung lagi perihal big data tersebut ketika berbincang dengan Rocky Gerung. Akademisi yang kerap mengkritik kebijakan pemerintah itu awalnya sedikit menyentil soal politik bersih di Indonesia.
Rocky lantas mengingatkan lagi pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengaku tidak mempermasalahkan wacana dirinya menjabat selama 3 periode.
Baca Juga: Luhut Binsar Panjaitan Sadar Diri Tak Bisa Jadi Presiden: Saya Batak dan Kristen
"Menurut saya, harusnya tidak diucapkan Pak Jokowi, karena beliau kepala negara. Kan Pak Jokowi tahu itu terlarang oleh konstitusi," ujar Rocky, dikutip Suara.com dari kanal YouTube RGTV channel ID, Kamis (22/9/2022).
Luhut pun membantah penilaian Rocky tersebut. Jokowi hanya membebaskan orang-orang untuk berpendapat, termasuk berwacana untuk dirinya menjabat 3 periode, tetapi bukan berarti Jokowi menyepakatinya.
"Tapi Presiden memang tidak pernah menyatakan bahwa dia mendorong ada konstitusi agar berubah, nggak pernah itu. Apa yang dia benarkan adalah kalau rakyat berdiskusi pengin 3 periode, 4 periode, atau apa, itu hak rakyat," jelas Luhut.
"Yang dulu mungkin orang ramai, saya bilang big data," lanjut Luhut. "Orang men-twist (memelintir), baca betul-betul apa yang saya sebutkan."
Luhut merasa pernyataannya mengenai keberadaan big data telah dipelintir sampai sempat memicu sejumlah mahasiswa berdemonstrasi menuntut big data tersebut dibuka.
Baca Juga: Ketika Luhut Binsar Pandjaitan Memuji Rocky Gerung: Anda Itu Terlalu Pintar
Padahal, menurutnya, kala itu Luhut hanya menyebutkan perihal adanya orang-orang yang membicarakan wacana perpanjangan periode pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga penundaan pemilu 2024.
"Saya bilang big data yang ada itu menggambarkan seperti ini, bahwa ada keinginan rakyat itu begini (ingin agar pemilu ditunda)," lanjutnya.
Big Data Kembali Mengemuka saat Ramai Bjorka
Viralnya hacker Bjorka beberapa waktu lalu membuat sejumlah kasus lawas kembali diungkit publik. Mulai dari tewasnya aktivis HAM Munir Said Thalib hingga desakan untuk Bjorka membuka beberapa hal termasuk big data Luhut.
Salah satu yang mendesaknya adalah politikus Gerindra, Arief Poyuono. Lewat cuitannya, Poyuono mendesak Bjorka untuk membuka big data yang diklaim dikuasai Luhut.
"Coba Bjorka bisa engga ngehack big datangnya Pak Luhut Panjaitan... yang katanya masyarakat pingin Kangmas @jokowi lanjut 3 periode," kata Poyuono menantang Bjorka.
Luhut Sebelumnya Selalu Menolak Membuka Big Data
Desakan agar big data dibuka terus mengemuka sejak isunya pertama kali berembus bulan April 2022 lalu. Isu ini turut menjadi salah satu yang diprotes mahasiswa saat demonstrasi besar pada 11 April 2022.
Kendati demikian, Luhut selalu berkelit saat diminta membuka big data. "Kamu tidak berhak juga menuntut saya. Saya punya hak untuk bilang enggak," tegas Luhut ketika menemui massa demonstran.
