Infografis
Suara.com - Salah satu pertanyaan besar yang belum pernah dijawab Menko Marives Luhut Binsar Pandjaitan dengan jelas adalah mengenai big data.
Kala itu Luhut mengaku memiliki big data berisi 110 juta yang disebut mendukung wacana penundaan pemilihan umum 2024.
Kekinian Luhut menyinggung lagi perihal big data tersebut ketika berbincang dengan Rocky Gerung. Akademisi yang kerap mengkritik kebijakan pemerintah itu awalnya sedikit menyentil soal politik bersih di Indonesia.
Rocky lantas mengingatkan lagi pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengaku tidak mempermasalahkan wacana dirinya menjabat selama 3 periode.
"Menurut saya, harusnya tidak diucapkan Pak Jokowi, karena beliau kepala negara. Kan Pak Jokowi tahu itu terlarang oleh konstitusi," ujar Rocky, dikutip Suara.com dari kanal YouTube RGTV channel ID, Kamis (22/9/2022).
Luhut pun membantah penilaian Rocky tersebut. Jokowi hanya membebaskan orang-orang untuk berpendapat, termasuk berwacana untuk dirinya menjabat 3 periode, tetapi bukan berarti Jokowi menyepakatinya.
"Tapi Presiden memang tidak pernah menyatakan bahwa dia mendorong ada konstitusi agar berubah, nggak pernah itu. Apa yang dia benarkan adalah kalau rakyat berdiskusi pengin 3 periode, 4 periode, atau apa, itu hak rakyat," jelas Luhut.
"Yang dulu mungkin orang ramai, saya bilang big data," lanjut Luhut. "Orang men-twist (memelintir), baca betul-betul apa yang saya sebutkan."
Luhut merasa pernyataannya mengenai keberadaan big data telah dipelintir sampai sempat memicu sejumlah mahasiswa berdemonstrasi menuntut big data tersebut dibuka.
Baca Juga: Luhut Binsar Panjaitan Sadar Diri Tak Bisa Jadi Presiden: Saya Batak dan Kristen
Padahal, menurutnya, kala itu Luhut hanya menyebutkan perihal adanya orang-orang yang membicarakan wacana perpanjangan periode pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga penundaan pemilu 2024.
