Infografis
Suara.com - Kemunculan Dewan Kolonel untuk mendukung Ketua DPR RI Puan Maharani di Pilpres 2024 telah menjadi sorotan publik. Terlebih, dukungan itu dinilai semakin membuat peluang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo semakin kecil untuk diusung PDIP sebagai capres.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Dewan Kolonel itu dicetuskan oleh Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP Johan Budi Sapto Pribowo. Ia mengusulkan terbentuknya Dewan Kolonel sebagai loyalis Puan Maharani.
Meski demikian, Johan Budi menegaskan bahwa Dewan Kolonel bukan merupakan bentukan DPP ataupun Fraksi PDIP. Adapun tugas Dewan Kolonel adalah mempromosikan Puan di daerah pemilihan (dapil) masing-masing dari anggotanya.
Promosi tersebut dilakukan dengan tujuan akhir menjadikan Ketua DPR tersebut sebagai calon presiden (capres) dari PDIP.
"Di fraksi PDIP itu, waktu itu saya lupa dua atau tiga bulan yang lalu lah," jelas Johan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/9/2022).
"Gimana nih kita yang mendukung Mbak Puan, gimana kalau kita bikin tim, tim yang ikut membantu Mbak Puan untuk jadi capres," sambungnya.
Pembentukan Dewan Kolonel tersebut tentu dinilai adanya persaingan keras di internal PDIP mengenai siapa sosok yang akan diusung sebagai capres 2024. Hal ini dikatakan oleh Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat.
Apalagi, sudah menjadi rahasia umum jika ada dua nama dari PDIP yang seolah bersaing memperebutkan kursi capres 2024. Mereka adalah Ketua DPR RI sekaligus putri Megawati, Puan Maharani dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
“Dua nama yang mengemuka dari internal PDIP sebagai Capres dari PDIP yaitu Puan Maharani Ketua DPR RI anak dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ganjar Pranowo, Kader PDIP, Gubernur Jawa Tengah saat ini,” kata Achmad melalui keterangan tertulis, Kamis (22/09/22).
Baca Juga: Dewan Kolonel cuma Julukan agar Tunjukan Semangat, PDIP: Konsep Besarnya Bantu Puan Maharani
Menurutnya, sosok Megawati tidak mau kecolongan untuk kedua kalinya dengan memberikan tiket capres ke kadernya, alih-alih garisnya.
