Dewan Kolonel cuma Julukan agar Tunjukan Semangat, PDIP: Konsep Besarnya Bantu Puan Maharani

Kamis, 22 September 2022 | 12:50 WIB
Dewan Kolonel cuma Julukan agar Tunjukan Semangat, PDIP: Konsep Besarnya Bantu Puan Maharani
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Utut Adianto. (Suara.com/Ria Rizki)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Utut Adianto menegaskan bahwa keberadaan Dewan Kolonel hanya berupa julukan. Ide itu ternyata dari kader PDIP Johan Budi untuk memberikan semangat bagi pencalonan Puan Maharani untuk maju pilpres tahun 2024.

Julukan Dewan Kolonel dikhususkan memang bagi para fraksi PDIP di DPR untuk mendukung Puan Maharani.

Ketua Fraksi PDIP di DPR ini menilai pemberian julukan Dewan Kolonel itu hanya sekedar untuk memicu semangat.

"Kalau kami inikan cuma ya Mas Johan Budi memberikan julukan supaya semangat,"ucap Utut, Kamis (22/9/2022).

Baca Juga: Puluhan Kepala Daerah Termasuk Ganjar Dikumpulkan di Sekolah Partai PDIP, Ada Apa?

Sementara Dewan Kolonel sendiri, diakui Utut memang keberadaannya untuk menyokong Puan.

"Konsep besarnya kan membantu Mbak Puan,"imbuhnya

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan, bahwa tidak pernah ada yang namanya tim Dewan Kolonel untuk menyokong pencapresan Puan Maharani di Pilpres 2024. Menurutnya, hal itu hanya merupakan guyonan politik belaka.

Hasto mengaku sampai mengkonfirmasi langsung ke Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI Bambang Wuryanto atau Pacul soal adanya Dewan Kolonel.

"Jadi saya juga koordinasi dengan Pak Utut, dengan mas Bambang Pacul Wuryanto. Itu guyonan dalam politik," kata Hasto kemarin

Baca Juga: Bukan Cuma Masjid, Pedagang Ceritakan Saat Tabloid Anies Baswedan Disebarkan di Pasar di Kota Malang

Lagi pula, kata Hasto, Dewan Kolonel macam struktur di militer tidak pernah ada dalam partai politik.

"Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer. Jadi partai kan yang dikenal dewan pimpinan pusat partai, dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang, hingga anak ranting. Sehingga tidak dikenal adanya Dewan-Dewan Kolonel," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia pun mengungkapkan, bahwa dirinya sudah mengingatkan Utut Adianto soal fungsi-fungsi yang harus dijalankan di DPR RI.

"Saya juga memberi tahu pak Utut selaku ketua fraksi bahwa fraksi PDI perjuangan DPR RI tugas utamanya adalah kepanjangan dari partai di dalam memperjuangkan seluruh ideologi dan platform partai, baik fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan tidak ada yang namanya dewan kolonel," pungkasnya.

Dewan Kolonel

Anggota DPR RI fraksi PDIP, Johan Budi, menjelaskan, bahwa adanya tim Dewan Kolonel memang dipersiapkan untuk pemenangan Puan Maharani jika ditunjuk jadi calon presiden dari PDIP untuk Pilpres 2024.

Ia menyampaikan, adanya Dewan Kolonel ini berangkat dari personal anggota DPR RI fraksi PDIP yang mendukung Puan maju dalam pencapresan.

"Gimana nih kita yang mendukung mbak Puan, gimana kalau kita bikin tim. Tim yang ikut membantu mbak Puan untuk jadi capres. Ini enggak ada kaitannya sama DPP lho ya. Tapi kami di Fraksi ada sekelompok orang, ingin menjadi timnya mbak Puan untuk persiapan Pilpres itu," kata Johan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Ia mengatakan, meski begitu pihaknya akan tetap menunggu apa pun keputusan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputeri soal siapa nanti yang akan diusung sebagai capres dari PDIP.

"Kita sudah prepare duluan kalau misalnya nanti mbak Puan yang ditunjuk, tim ini sudah siap," ungkapnya.

Johan menyampaikan, Dewan Kolonel terbentuk awalnya hanya beranggotakan 6 orang anggota DPR RI fraksi PDIP. Namun seiring berjalannya waktu anggota bertambah.

"Trimedya, Pak Hendrawan, Masinton, pokoknya ada enam. Mbak Agustin. Jadi awal itu cuma enam orang. Termasuk saya, kan saya yang ngusilin," tuturnya.

Lebih lanjut, Johan menegaskan, tim Dewan Kolonel ini bukan dibentuk atas perintah DPP PDIP, bukan juga atas arahan Fraksi PDIP DPR RI.

"Ini sekali lagi nggak ada hubungannya sama DPP. Inisiatif orang perorang. Bukan fraksi juga. Kalau kamu bicara fraksi berarti kan semuanya," pungkasnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI