Infografis
Suara.com - Makarim Wibisono resmi menjabat sebagai Ketua tim pelaksana Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu (Tim PPHAM). Sesuai namanya, tim khusus ini dibentuk oleh Presiden Jokowi untuk menuntaskan sejumlah pelanggaran HAM berat di masa lalu.
Pemilihan Makarim sebagai ketua bukan tanpa alasan karena ia punya rekam jejak panjang dalam bidang HAM dan diplomasi. Terlebih Makarim tercatat mengenyam pendidikan tentang hubungan internasional dan politik di berbagai universitas. Yuk simak rekam jejak Makarim Wibisono berikut ini.
Rekam Jejak Makarim Wibisono
Makarim Wibisono merupakan lulusan jurusan hubungan internasional (HI) Universitas Gadjah Mada (UGM). Setelahnya ia melanjutkan pendidikan di John Hopkins University dan mendapat gelar master. Tercatat Makarim memegang gelar master dan doktor pada bidang ekonomi dan internasional yang diraihnya di Ohio State University.
Selanjutnya Makarim menjabat di sejumlah posisi terkait hubungan internasional dan HAM. Ia bahkan pernah menjabat sebagai pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas wilayah Palestina pada 2014-2016. Jauh sebelumnya, Makarim menjabat sebagai Duta Besar/Deputi Wakil Tetap Pemerintah RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada 1994-1997.
Pada 2004, Makarim punya jabatan penting menduduki posisi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI/Wakil Tetap Pemerintah RI untuk PBB dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa, Swiss.
Bukan hanya di luar, Makarim pun berkiprah di dalam negeri dengan jabatan sebagai Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri Departemen Luar Negeri pada 2000-2002. Selain itu ia juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Departemen Luar Negeri 2002-2004.
Makarim Sebagai Ketua Pelaksana Tim PPHAM
Makarim yang kini berusia 75 tahun ini tercatat menjadi penasihat untuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sejak tahun 2009.
Kekinian, Makarim memimpin tim pelaksana Tim PPHAM bentukan Presiden Jokowi yang bertugas mengungkap dan menganalisis pelanggaran HAM berat masa lalu berdasarkan data dan rekomendasi Komnas HAM tahun 2020.
