Panas Kader PDIP Vs Demokrat Saling Serang Soal Pilpres, Harga BBM Hingga Gaji PNS

Suara.com - Kader PDIP dan Partai Demokrat tengah memanas. Bak disulut api, riuh sejumlah kader kedua partai memuncak saling serang di media usai pidato SBY.

Perang sindiran antara kader PDIP dengan Demokrat memanas usai digelarnya Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat pekan lalu di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta.

Dalam Rapimnas itu Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpidato. Dalam pidatonya SBY sempat menyebut soal potensi kecurangan di Pilpres 2024 nanti.

Karena itulah, SBY memastikan diri bakal turun gunung di Pemilu 2024 nanti. Kata dia, sebagai partai oposisi, peluang Demokrat bisa mengusung capres dan cawapres bakal ditutup.

Baca Juga: Demokrat Singgung Kasus Harun Masiku, Hasto PDIP Beri Balasan Menohok

Presiden RI ke-6 itu bahkan menyebut, dalam Pilpres 2024 nanti, akan diatur sedemikan rupa agar hanya ada dua pasangan calon saja.

“Jahat bukan, menginjak-injak hak rakyat bukan. Pikiran seperti itu bathil, itu bukan hak mereka, Pemilu adalah hak rakyat, hak untuk memilih dan dipilih, yang berdaulat juga rakyat,” ujar SBY dalam pidatonya.

SBY lalu menyinggung ketka 10 tahun ia memerintah, Partai Demokrat tak pernah melakukan kecurangan seperti itu.

Pidato SBY sontak membuat 'panas' Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Kata Hasto, SBY terlalu berlebihan dan tidak sesuai dengan fakta.

Ia tegas menyatakan keberatan atas pernyataan SBY tersebut dan menyebut seharusnya Rapimnas digunakan untuk menyampaikan politik kebenaran.

Baca Juga: Rekam Jejak Annisa Pohan, Istri AHY yang Klaim Gaji PNS Era SBY Naik 9 Kali Lipat

"Rapimnas hendaknya dipakai untuk menyampaikan politik kebenaran, bukan politik fitnah. Kami tidak terima karena hal tersebut dituduhkan secara langsung pada pemerintahan Joko Widodo,” kata Hasto dalam Konferensi Pers yang dilakukan secara online pada Minggu, (18/9/2022).

Tak sampai di situ, Hasto balik menuding Pemilu 2009 di era SBY banyak terjadi kecurangan.

Pemilu 2009 adalah pemilu kedua di era pemerintahan SBY, dimana pada saat itu SBY kembali maju sebagai calon presiden bersama Boediono.

Menurut Hasto, pada Pemilu 2009 lalu, kenaikan suara Partai Demokrat yang mencapai 30 persen patut dipertanyakan.

Ia mengatakan, kenaikan suara Partai Demokrat yang cukup drastis tersebut merupakan hasil dari sebuah manipulasi. Di mana tak lama sebelum pemilu digelar, SBY sengaja mengeluarkan kebijakan yang populis.

Di antaranya menurunkan harga BBM, pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan pembagian beras miskin atau raskin.

Sentil Soal Kenaikan Harga BBM

Tak berhenti di situ, Hastol kemudian menyinggung soal kebijakan kenaikan harga BBM di era SBY. Menurut dia, kenaikan harga BBM di era SBY memiliki konteks yang berbeda dengan kenaikan harga BBM di era SBY.

Hasto mengatakan, kondisi fiskal saat pemerintahan SBY sangat bagus karena mewarisi pemerintahan sebelumnya, yakni Megawati Soekarnoputri.

Ia juga menyinggung kebijakan menurunkan harga BBM yang dilakukan SBY saat itu. Menurut Hasto, turunnya harga BBM saat itu dipolitisasi dan diklaim sebagai hasil kerja pribadi SBY, padahal saat itu ada pengaruh internasional.

“Keputusan SBY mengumumkan sendiri penurunan harga BBM itu dipolitisasi sebagai hasil kerja pribadi, bukan sebagai pengaruh internasional. Ini untuk elektoral,” kata Hasto.

Penyataan Hasto itu kemudian ditanggapi kembali oleh Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. Menurut dia, kenaikan harga BBM di era SBY disebabkan meroketnya harga minyak dunia yang mencapai 150 USD per barrel.

Namun setelah itu SBY juga berlaku adil dengan menurunkan harga BBM ketika harga minyak dunia turun. Hal itu yang tidak pernah dilakukan pemerintahan Jokowi.

Menantu Bicara Gaji PNS Era SBY

Perang sindiran juga dilayangkan sang menantu SBY yakni istri dari Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Annisa Pohan. Melalui cuitan Twitter, ia membandingkan gaji PNS era SBY dengan Jokowi.

Dalam cuitannya, Annisa mengklaim jika gaji PNS, TNI dan Polri di era pemerintahan SBY naik 9 kali lipat.

Tak sampai di situ, Annisa Pohan juga turut menyindir kenaikan harga BBM di era Presiden Jokowi. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada mantan Presiden RI SBY yang dinilai telah membuat ASN atau PNS sejahtera.

"Gaji PNS, gaji TNI dan Polri juga naik 9 kali lipat, total 112 persen di zaman Pak SBY. Sekarang malah BBM yang naik #TerimakasihPakSBY AHY Pemimpin Berprestasi,” cuit Annisa Pohan seperti dikutip Suara.com, Rabu (21/9/2022).

Cuitan itu berkaitan dengan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang baru saja diresmikan Jokowi pada 3 September 2022. Selain itu, Annisa Pohan juga turut mempromosikan Partai Demokrat.

"Kini, kami di luar kekuasaan. Jalankan checks dan balances. Insyaallah, Demokrat istiqomah. Tetap gigih dalam berjuang untuk kawal dan perjuangkan harapan rakyat #TerimakasihPakSBY AHY Pemimpin Berprestasi," lanjutnya.